Bendera Merah Putih dan PBB Berkibar di GPDRR ke-7, Perkuat Ketangguhan Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Bendera Merah Putih dan PBB Berkibar di GPDRR ke-7, Perkuat Ketangguhan Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Letjen TNI Suharyanto (kiri) bersama Mami Mizutori disela pengibaran bendera di Nusa Dua. (foto: ist.)

Badung (Penabali.com) – Sebelum berlangsungnya GPDRR ke-7, Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan pengibaran bendera, baik Indonesia dan PBB, pada hari Minggu (22/5/2022). Pengibaran ini menandai berlangsungnya pertemuan global terkait isu pengurangan risiko bencana yang berlangsung di Bali pada 23 – 28 Mei 2022.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto sekaligus Wakil Ketua I Panitia Nasional GPDRR menyampaikan bahwa pertemuan ini akan memperkuat kolaborasi dunia menuju resiliensi berkelanjutan.

“Mari bangkit bersama, bangkit menjadi lebih kuat menuju ketangguhan bangsa dan dunia dalam menghadapi bencana melalui resiliensi yang berkelanjutan,” ujar Suharyanto dalam acara pengibaran bendera di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Minggu (22/5/2022).

Berkibarnya bendera PBB di BNDCC juga menjadi penanda solidaritas dan kerja sama global menuju pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi global ini telah bertransformasi, tidak hanya berfokus pada konteks bencana alam tetapi juga bencana non alam, khususnya selama pandemi Covid-19 yang nantinya juga dibahas lebih lanjut dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7.

“Upacara pengibaran bendera ini menggambarkan telah terjadinya kerja sama dan kolaborasi yang baik serta saling percaya antara Pemerintah Indonesia dan PBB. Selama beberapa hari kedepan selama konferensi berlangsung, pengelolaan pengamanan di wilayah BNDCC dan BICC dilakukan secara bersama-sama dalam rangka mensukseskan konferensi GPDRR 2022,” ucap Suharyanto.

Ia berharap bahwa pertemuan tingkat regional dan global seperti ini sangat penting untuk dilaksanakan sebagai ajang berbagi informasi dan pengalaman dari tingkat lokal dan nasional untuk diangkat menjadi kesepakatan dan referensi di tingkat global.

Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama memberikan upaya terbaik terhadap suksesnya kegiatan ini.

(foto: ist.)

Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, Mami Mizutori, mengatakan pada pidatonya saat upacara.

“Kami tidak dapat menyelenggarakan acara besar ini tanpa dukungan dari Pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan menjalankan kegiatan ini, dan menantikan kegiatan konferensi yang produktif dan kolaboratif,” terang Mami.

“Hanya melalui kerja sama kita akan menghentikan dari pola destruksi akibat bencana dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan, lebih tangguh, lebih adil, untuk semua,” ujar Mami Mizutori menutup pidatonya.

Sesi ketujuh Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) akan berlangsung di Bali, Indonesia, selama seminggu. Acara ini diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana atau UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) bersama dengan Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah.

Sebagai tuan rumah, upacara pengibaran bendera Republik Indonesia bersama dengan bendera PBB merupakan upacara simbolis yang menandakan kawasan konferensi menjadi area blue zone dan hukum internasional berlaku selama konferensi berlangsung.

Majelis Umum PBB mengakui Global Platform sebagai mekanisme penting untuk meninjau kemajuan implementasi Sendai Framework (Kerangka Sendai) untuk Pengurangan Risiko Bencana. Pada Global Platform, pemerintah, sistem PBB, dan semua pemangku kepentingan berkumpul untuk mengidentifikasi cara untuk lebih mempercepat implementasi Kerangka Sendai.

Sejak 2007, enam sesi Platform Global telah berlangsung. Hasil-hasilnya diakui oleh Majelis Umum PBB sebagai kontribusi pada pertimbangan Forum Politik Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan (HLPF), yang diadakan setiap tahun pada bulan Juli dan dengan demikian, berkontribusi pada implementasi dan pemantauan berdasarkan risiko dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030. (rls)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *