Komnaspan RI Bentuk Dewan Pengurus di Daerah, Siap Usut Tuntas Pencaplok Aset Negara

Komnaspan RI Bentuk Dewan Pengurus di Daerah, Siap Usut Tuntas Pencaplok Aset Negara

Foto: Pembentukan dewan kabupaten/kota Komnaspan se-Bali di Hotel Made Bali, Sempidi, Kamis (15/10/2020).

Komnaspan Bali mengadakan rapat koordinasi pembentukan dewan kabupaten daerah se-Bali, bertempat di Hotel Made Bali, Sempidi, Badung, Kamis (15/10/2020). Rapat bertujuan untuk menyelamatkan aset negara khususnya yang ada di setiap kabupaten/kota di Bali.

Rapat diikuti 40 orang dan dihadiri diantaranya Ketua Komnaspan Bali I Made  Budiarka, Departemen Hukum dan HAM Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., CLA., serta Ketua JARRAK Bali I Made Rai Sukarya.

“Pembentukan DKD ini dasarnya mengacu pada standar Komnaspan Pusat. Karena belum ada ketua di daerah,” ungkap Budiarka.

Sementara itu, Togar Situmorang mengutarakan masing-masing daerah atau wilayah di kabupaten agar bisa bekerja bersinergi dengan Komnaspan Bali.

“Bahwa potensial mengenai permasalahan hukum terkait aset-aset negara di Bali sangat rawan dan kritis,” kata Togar yang juga advokat yang dijuluki sebagai “Panglima Hukum”.

Togar mengungkapkan, ibukota Provinsi Bali sebelumnya berada di Kabupaten Buleleng. Namun kemudian pindah ke Kota Denpasar.

Foto: Departemen Hukum dan HAM, Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., CLA.

Perpindahan ibukota ini kata Togar, ada beberapa administrasi terutama pada aset-aset negara dimana pada saat perpindahan ibukota tersebut tidak dicatatkan sehingga hal itu diduga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil suatu keuntungan sehingga aset-aset berupa tanah itu dibuat menjadi miliki pribadi.

“Seperti yang baru-baru ini kita dapat satu kasus di daerah Buleleng sampai di tahap persidangan kita mau bersidang kemarin namun tertunda dan akan dilaksanakan kembali minggu depan. Kita harapkan sidang itu bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa munculkan fakta kenapa bisa terjadi suatu aset yang seharusnya termasuk aset negara atau dimiliki oleh daerah tertentu akan tetapi berpindah ke nama pribadi atau perorangan. Itu adalah salah satu contoh yang kita sedang tangani secara serius,” kata Togar Situmorang yang juga Ketua Pengkot Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Kota Denpasar.

Togar kemudian membeberkan fakta lain. Di tempat lain seperti di Kabupaten Badung atau di Kota Denpasar, juga pada saat ini yang banyak tidak terdeteksi adalah lahan milik negara atau pemda bisa dijualbelikan. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di areal Jl. Mpu Tantular dan sudah ditangani pihak Polda Bali. Kata Togar, masalah itu diduga melibatkan makelar dan juga oknum notaris serta warga biasa. Ia berharap kasus tersebut segera disidangkan karena sudah lumayan lama ditangani pihak penyidik.

“Sementara itu yang kita akan telusuri, demikian juga dengan hal-hal hukum lainnya yang tidak hanya pada cakupan aset tanah melainkan juga mengenai sumber daya manusianya dalam hal ini adalah sistem, dan jika kita berbicara tentang aset negara maksudnya adalah anggaran. Dan anggaran-anggaran ini akan coba lihat dan apabila terdapat potensial kerugian negara dimana diawali melalui tender proyek dan bila nanti ditemukan ada permainan atau lainnya kami tidak akan main-main akan membidik oknum pejabat serta peserta tender proyek agar ada efek jera sebab dana yang digunakan milik rakyat harus bisa dinikmati rakyat secara maksimal, bukan malah menjadi banjakan makelar proyek,” beber Togar.

“Kami dari Komnaspan wilayah Bali akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Tentu kita harapkan dengan adanya Komnaspan Bali ini kita bisa bersama-sama menjaga apa yang seharusnya menjadi aset kita bersama dan bisa mengungkapkan kejahatan-kejahatan di masa lalu yang terjadi secara masif dan sistematif,” tutup Founder dan CEO Firma Hukum di Law Firm “TOGAR SITUMORANG” di Jl. Tukad Citarum No.5A Renon Denpasar, di Jl. Gatot Subroto Timur No.22 Denpasar, di Jl. Malboro Teuku Umar Barat No.10 Denpasar, di Jl. Kemang Selatan Raya 99 Gedung Piccadilly Room 1003-1004, di Jln. Srengseng Raya No.69 RT 05 RW 06 Lantai Dasar Blok A No.12 Srengseng Junction Jakarta Barat dan di Jl. Trans Kalimantan No.3-4 Sungai Ambawang Pontianak, Kalimantan Barat. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *