Dukung Revisi UU ITE, Ini Kata “Panglima Hukum” Togar Situmorang!

Dukung Revisi UU ITE, Ini Kata “Panglima Hukum” Togar Situmorang!

Foto: Praktisi hukum, Togar Situmorang, S.H., C.Med., M.H., M.A.P., CLA.

Penabali.com – Presiden Joko Widodo mengatakan akan meminta DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jokowi mengatakan revisi tersebut terutama untuk menghapus pasal-pasal karet yang berpotensi multitafsir.

Presiden Jokowi bahkan mengatakan akan meminta DPR menghapus pasal-pasal karet yang ada di UU ITE. Sebab, menurut Presiden, pasal-pasal ini menjadi hulu dari persoalan hukum UU tersebut. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Praktisi kebijakan publik Togar Situmorang, S.H., C.Med., M.H., M.A.P., CLA., di Denpasar, Rabu (17/02/2021) mengapresiasi rencana revisi tersebut. Menurut Togar, hal itu sangat tepat karena UU ITE bisa menjadi pasal karet, artinya digunakan orang untuk saling melapor kepada pihak kepolisian serta menyebabkan orang gampang dipanggil, atau gampang diperiksa.

Seperti yang pernah dialami oleh Togar Situmorang di wilayah hukum Jawa Timur. Dimana pihaknya dilaporkan tentang UU ITE oleh seseorang tahun 2017.

“Pertama, kalau kita melihat dan mengacu pada pencemaran nama baik melalui media online berarti apa yang diisi judul itu harusnya bercerita sesuatu tentang kebohongan. Apabila suatu berita itu adalah suatu kebenaran dan pada saat itu kita juga bukan sebagai narasumber asli dan kita juga disitu atas penerima kuasa yang kita terima dari klien malah kita dilaporkan oleh lawan klien tersebut. Justru dengan adanya laporan ini, justru kita yang merasa dikriminalisasi sebagai penerima kuasa yang menjalankan profesi advokat,” bebernya.

“Begitu juga di wilayah hukum Bali dimana ada suatu pernyataan dari advokat kepada berita di media online dimana disebutkan 99% akan menjadi tersangka, dan untuk berita hoax tersebut sudah kita buatkan pengaduan ke pihak berwajib,” sambung Togar Situmorang.

Rencana akan merevisi UU ITE tersebut, Togar Situmorang yang juga praktisi hukum menyatakan sangat mendukung. Sehingga dengan revisi tersebut, ruang digital di Indonesia tidak menimbulkan multitafsir tentang implementasi UU ITE tersebut yang justru menimbulkan rasa ketidakadilan.

“Jadi kita berharap DPR harus segara merevisi terutama pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda dan diinterpretasikan secara sepihak. Dan kita juga mengapresiasi sekali bahwa terkait revisi ini Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo itu juga mengakui bahwa UU ITE bisa digunakan untuk mengkriminalisasi sehingga menurut beliau itu akan dikedepankan Restoratif Justice dan akan selektif menerima laporan terkait kasus mengenai UU ITE dari masyarakat,” tutur advokat yang populer dengan julukan “Panglima Hukum” itu.

Togar Situmorang pun berharap supaya keberadaan UU ITE benar-benar menjaga ruang digital di tanah air tetap bersih sekaligus juga adil.

“Tentu saja kita tetap harus menjaga ruang digital Indonesia sekali lagi agar bersih, sehat, beretika, penuh dengan sopan santun, tata krama, dan juga produktif,” tutup CEO & Founder Law Firm “TOGAR SITUMORANG“ ini. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *