KOMNASPAN Selamatkan Aset Negara, Togar Situmorang: “Kami siap bantu wujudkan Good Government”

KOMNASPAN Selamatkan Aset Negara, Togar Situmorang: “Kami siap bantu wujudkan Good Government”

Foto: Anggota Tim 9 KOMNASPAN RI, Togar Situmorang, S.H., M.H. MAP.

Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang independen, terbuka, mandiri dan berwawasan nasional yang beritikad mulia menjadi organisasi resmi yang bekerja untuk negara demi menyelamatkan aset negara.

Peran dari KOMNASPAN sangat penting. KOMNASPAN memiliki kewenangan untuk menyelamatkan aset negara baik dari pusat sampai ke tingkat daerah dan berhak untuk memantau dana dari pusat sampai ke tingkat daerah termasuk dana yang berasal dari APBD Provinsi Bali seperti Bantuan BKK Desa Adat sebesar Rp.300.000.000,- dan bantuan BKK Subak sebesar Rp.50.000.000,-.

Seperti halnya desa adat di Bali yang memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus keperluannya sendiri. Sebagaimana telah diterbitkannya Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat yang secara resmi diberlakukan tanggal 4 Juni 2019 dan Peraturan Gubernur Bali No. 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Bali yang diundangkan tanggal 17 September 2019.

Atas dasar kewenangan dari regulasi tersebut, dalam hal pengelolaan dana desa adat di Bali ini harus benar-benar diawasi. Oleh sebab itulah perlunya peran aktif dari lembaga independen untuk mengawasi pengelolaan dana desa adat tersebut yaitu KOMNASPAN.

Anggota Tim 9 KOMNASPAN RI, Togar Situmorang mengungkapkan kehadiran dari lembaga independen ini sungguh penting adanya. Sebab, lembaga inilah yang nantinya akan mengawasinya.

“Paruman desa adat adalah kunci pelaksanaan Good Government. Dan apabila di desa adat ada informasi terkait adanya keraguan atau dugaan atas penggunaan dana atau tidak sesuai dengan mekanisme baik secara aturan hukum ataupun aturan desa adat setempat, maka kami siap membantu mengungkap dan melindungi para saksi serta membantu agar permasalahan terkait dana yang diselewengkan penggunaannya itu bisa terungkap bahkan bisa dibawa ke meja hijau”, kata Togar Situmorang.

“Bekerja sama dengan aparatur hukum lainnya dan dengan kewenangan yang kami punyai sehingga seluruh dana tersebut dapat dijaga dan bisa bermanfaat untuk desa adat. Jangan sampai dana tersebut itu hanya digunakan untuk segelintir untuk masyarakat tertentu apalagi ditunggangi oleh oknum politikus untuk memperoleh dukungan suara dari desa adat”, tegas Ketua Pengurus Kota Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Pengkot POSSI) Kota Denpasar ini.

Selain itu, jelas Togar Situmorang, yang dimaksud aset negara selain harta benda, sumber daya manusia (SDM) juga masuk aset negara apalagi posisi jabatan yang diemban manusia itu sendiri sehingga di dalam menjalankan amanah sebagai pejabat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Karena apabila salah melangkah maka ada jerat hukum menanti.

Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini mengharapkan peran serta dari masyarakat adat atau krama Bali agar lebih berperan aktif untuk mengawasi perjalanan dana tersebut. Togar Situmorang juga berpesan kepada para tokoh adat di Bali supaya memberikan informasi mengenai pengelolaan uang atau dana dari pemerintah secara transparan dan akuntabel.

“Dimana cara yang paling baik untuk memberikan informasi tersebut adalah melalui paruman desa adat. Paruman desa adat adalah lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan keputusan yang vital dan strategis di sebuah desa adat. Paruman desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, mengutamakan kepentingan desa adat diatas kepentingan pribadi dan kelompok, adalah salah satu kunci terwujudnya Good Government di desa adat. Dan dalam paruman desa adat sendiri prajuru desa adat bisa melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan desa adat dalam paruman desa adat dan mengenai pengelolaan dana desa secara resmi”, jelas Ketua Hukum dari RS dr. Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur.

“Besar harapan bersama supaya kita bisa bersama-sama untuk menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan untuk para tokoh atau pejabat di daerah maupun pusat supaya bisa terbuka dan transparan mengenai alur dana tersebut”, tutup Founder dan CEO Firma Hukum di Law Firm Togar Situmorang, Jl. Tukad Citarum No.5A Renon (kantor pusat) dan cabang Denpasar, Jl. Gatot Subroto Timur No.22 Kesiman Denpasar, dan kantor cabang Jakarta di Gedung Piccadilly Jl. Kemang Selatan Raya No.99 Jakarta Selatan. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *