Kompak Tak Dukung KLB, DPD-DPC Demokrat Bali Tegaskan Tetap Setia dan Loyal ke Ketum AHY

Kompak Tak Dukung KLB, DPD-DPC Demokrat Bali Tegaskan Tetap Setia dan Loyal ke Ketum AHY

Foto: Ketua DPD Demokrat Provinsi Bali, Made Mudarta, beri keterangan pers kepada awak media di Denpasar, Jumat (05/02/2021).

Penabali.com – DPD Partai Demokrat Provinsi Bali bersama Ketua DPC seluruh kabupaten/kota di Bali menyatakan sikap tegas tidak mendukung pelaksanaan Kongres Luas Biasa (KLB) Partai Demokrat.

“Kami sudah pantau tidak ada DPC di Bali yang ikut berangkat ke Medan (lokasi KLB digelar, red). Kami pastikan seluruh kader Demokrat di Bali kompak tidak mendukung KLB,” tegas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta didampingi jajaran pengurus Demokrat Bali dan Ketua DPC kabupaten/kota, usai Rakorda di Kantor Demokrat Bali di Denpasar, Jumat (05/02/2021).

Mudarta menyatakan, KLB yang digelar di Medan tersebut adalah ilegal alias abal-abal. Alasannya, KLB secara hukum dilaksanakan oleh DPP, sementara DPP itu kompak dibawah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). KLB, baru bisa dilaksanakan jika diajukan oleh 2/3 Ketua DPD namun 34 DPD di seluruh Indonesia justru kompak mendukung AHY.

KLB kata Mudarta, juga harus diusulkan minimum 50 persen oleh Ketua DPC seluruh Indonesia. Namun 514 DPC di seluruh Indonesia itu 100% tetap kompak, setia, loyal, dan mendukung Ketum Demokrat AHY.

“Maka ketika ada berita KLB itu kami pastikan abal-abal. Kalaupun KLB diajukan oleh 2/3 Ketua DPD dan 50% Ketua DPC, KLB wajib disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Jadi unsur-unsur dilaksanakannya KLB 100% tidak terpenuhi sesuai AD/ART Demokrat yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham,” beber Mudarta.

Rakorda Demokrat Bali kali ini, juga memutuskan dan mendorong DPP Demokrat meneruskan aspirasi Demokrat Bali agar pemerintah dan penegak hukum untuk membubarkan KLB ilegal Partai Demokrat.

“Kader Demokrat di seluruh Bali saya harap tetap tenang dan sabar dari gangguan pihak lain yang ingin menggoyahkan kekompakan dan soliditas Demokrat serta mengganggu kehormatan partai. Mereka itu adalah orang yang sakit hati, yang namanya sakit hati ya bisa melakukan apa saja, kalau ada yang mengatasnamakan Demokrat meski mereka sudah diberhentikan permanen sebagai kader Demokrat seharusnya tidak boleh lagi menggunakan atribut Partai Demokrat karena hak dan kewajibannya sebagai kader Demokrat telah gugur sejak 26 Februari 2021,” ulas Mudarta tegas. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *