Mantap Jiwa! Lewat SE 3172/2019, Gubernur Koster Mewajibkan Peserta MICE Berbusana Adat Bali

Mantap Jiwa! Lewat SE 3172/2019, Gubernur Koster Mewajibkan Peserta MICE Berbusana Adat Bali

Foto: Gubernur Bali Wayan Koster.

Sesuai visi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster dan Tjok Oka Artha Ardana Sukawati, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya termasuk didalamnya menjaga kearifan lokal. Dengan visi tersebut, dibawah pemerintahan Gubernur Koster, terobosan demi terobosan terus dilakukan untuk menjaga dan melestarikan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Bali yang adiluhung. Salah satu terobosan yang memihak kebudayaan Bali adalah dengan mewajibkan penggunaan aksara dan busana adat Bali pada setiap kegiatan serta acara baik yang bertaraf nasional dan internasional yang diselenggarakan di Bali.

Lewat Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor ‪3172 Tahun 2019 yang ditandatangani pada tanggal 5 April lalu, mewajibkan penggunaan busana adat Bali dalam penyelenggaraan setiap kegiatan yang bertaraf nasional dan internasional di Provinsi Bali. SE tersebut dialamatkan kepada lembaga kementerian, lembaga pemerintah non-pemerintah, konsulat jenderal negara sahabat, lembaga atau badan swasta, serta para event organizer.

Selain busana adat Bali, dalam SE tersebut Gubernur Koster juga mewajibkan penggunaan aksara Bali pada backdrop atau latar belakang yang dipajang pada venue-venue utama acara tersebut. Aksara Bali itu pun harus ditempatkan diatas aksara Latin.

Gubernur kelahiran Desa Sembiran Buleleng ini menegaskan panitia acara wajib mengenakan busana adat Bali, sedangkan peserta acara boleh menggunakan busana adat Bali atau busana adat daerah asalnya masing-masing.

“Penggunaan busana adat Bali ini minimal pada waktu upacara pembukaan acara-acara tersebut. Saya tentunya sangat menghargai jika penggunaan busana adat Bali ini dilakukan terus-menerus selama berlangsungnya acara tersebut,” ucap Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Meski mewajibkan penggunaan busana adat dan aksara Bali, namun dalam SE tersebut terdapat pengecualian yang diberikan kepada aktivitas ritual agama, seperti wedding ceremony, yang kerap diadakan di hotel-hotel. Pasangan pengantin, keluarga mempelai, serta pelaksana ritual, boleh menggunakan busana yang sesuai dengan tradisi agama ataupun adatnya masing-masing.

Gubernur Koster mengatakan, Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.

“Tujuan kebijakan ini tentunya adalah pelestarian busana adat, bahasa, aksara dan sastra Bali, serta membangkitkan perekonomian rakyat kecil berbasis budaya,” tegasnya.

Bali selama ini memang menjadi destinasi favorit bagi lembaga internasional, institusi pemerintah, perusahaan swasta serta NGO untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan baik yang berskala nasional maupun internasional.

Pada 2015 saja, jumlah wisatawan yang datang ke Bali untuk acara MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) telah mencapai lebih dari 340 ribu orang, atau meningkat 44,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2018 Bali juga menjadi tuan rumah bagi sejumlah pertemuan internasional bergengsi, termasuk pertemuan tahunan IMF yang dihadiri sekitar 34 ribu orang.

Dalam pertemuan-pertemuan berskala internasional tersebut pakaian resmi yang dikenakan para delegasi adalah setelan jas dan dasi gaya Barat. Hal ini tampaknya akan segera berubah setelah dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Bali ini. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *