Nyoman Damantra: Berjuang Merebut Hak Bali Tak Pernah Surut

Nyoman Damantra: Berjuang Merebut Hak Bali Tak Pernah Surut

Meski saat ini tak lagi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pusat di Pemilihan Legislatif 2019, namun perjuangan anggota DPR RI periode 2014-2019 Nyoman Damantra tetap semangat dan konsisten untuk berjuang merebut hak Bali. Ada tiga perjuangan politisi PDI Perjuangan kelahiran Jakarta 20 Desember 1960 yang masih terus Ia gaungkan kepada masyarakat. Pertama, tentang LPD sebagai lembaga keuangan mikro yang telah berhasil diperjuangkan. Kedua, tentang revisi UU Provinsi Bali, dan perjuangan ketiga yaitu revisi UU tentang perimbangan dana pusat dan daerah yang masih harus direbut Bali sebagai penyumbang devisa negara cukup besar dari sektor pariwisata.

“Kita harapkan Undang-undang pembentukan Provinsi Bali itu wajib menjadi tata kelola dan pembangunan Bali yang berorientasi pada adat, agama, tradisi, seni dan budaya”, kata anggota Komisi VI DPR RI ini saat ditemui di Denpasar, Selasa (26/2).

Meski nama Damantra takkan muncul di kertas suara Pileg 2019, namun pria yang juga seorang pengusaha sukses ini tetap konsisten memperjuangkan hak-hak krama Bali yang menurutnya masih terpinggirkan dan termajinalkan. Komitmen perjuangannya juga ditunjukkan terhadap kemandirian ekonomi, kemandirian politik dan kemandirian budaya krama Bali sesuai prinsip ajaran Tri Sakti Bung Karno yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ia menjelaskan, tetua dan leluhur Bali jaman dulu telah memiliki kemandirian ekonomi. Banyak Pura yang mampu dibangun hasil dari keringat kemandirian ekonomi krama Bali.

“Tapi sekarang lihat apa yang terjadi. Krama Bali sangat bergantung sama bansos (bantuan sosial, red), ini artinya kemandirian ekonomi masyarakat kita telah hilang”, ujarnya.

Ia berharap, tekad dan komitmennya berjuang merebut hak Bali akan dilanjutkan oleh wakil rakyat Bali di pusat dan juga pemerintah sebagai pemegang kebijakan.

“Harapan saya ada yang terus memperjuangkan untuk merebut hak Bali termasuk revisi undang-undang Provinsi Bali yang nantinya akan menjadi tata kelola masyarakat Bali agar tak lagi terpinggirkan termarjinalkan oleh pesatnya kemajuan pembangunan. Krama Bali harus jadi subyek pembangunan, sudah tidak jamannya kita hanya menjadi penonton”, pria yang juga memegang jabatan penting di sejumlah perusahaan besar. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *