Pariwisata Bali Berdampak Degradasi Alam Budaya, Gubernur Koster: “Perlu ditata fundamental dan komprehensif”

Pariwisata Bali Berdampak Degradasi Alam Budaya, Gubernur Koster: “Perlu ditata fundamental dan komprehensif”

Foto: Gubernur Bali Wayan Koster pada sidang paripurna DPRD Bali, Kamis (14/05/2020), di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali.

Bidang kepariwisataan sangat mendesak dan penting untuk ditata dengan sebuah regulasi. Hal ini mengingat, sampai saat ini perekonomian daerah masih ditopang oleh sektor pariwisata.

Pesatnya kemajuan di sektor ini membawa dampak negatif seperti degradasi budaya, alam dan manusia Bali. Pariwisata seolah bergerak mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Dominasi eksternal sangat merugikan domestik. Dengan kata lain, gemerlap pariwisata Bali hanya besifat semu dan rapuh. Pariwisata bergerak sendiri meninggalkan Bali dan tak meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

“Coba kita cermati, pengusaha, pekerja dan modal kebanyakan dari luar. Kita ditinggalkan, keindahan budaya jadi objek, tapi siapa yang menikmati. Jika dibiarkan, kondisi ini akan mengancam posisi Bali”, ujar Gubernur Bali Wayan Koster, pada sidang paripurna DPRD Bali, Kamis (14/05/2020), di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali.

Sidang paripurna mengagendakan penyampaian keputusan dewan terkait rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2019.

Selain itu, sidang paripurna juga mengagendakan penyampaian laporan dan sikap/keputusan dewan terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Yaitu Raperda Inisiatif Dewan tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, Raperda tentang Standar dan Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Raperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Dalam pendapat akhirnya, DPRD Bali menyetujui disahkannya 4 buah Raperda menjadi Perda dan menerima LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2019 dengan apresiasi dan ucapan terima kasih.

Lebih lanjut Gubernur Koster mengatakan, kepariwisataan Bali perlu ditata secara fundamental dan komprehensif dengan sebuah peraturan daerah atau perda. Penataan pariwisata Bali harus didasari nilai kearifan lokal namun tetap mengadopsi kemajuan dunia digital. Sehingga pariwisata Bali akan mampu menghadapi dinamika lokal, nasional dan global.

“Perda ini nantinya diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali yang berkualitas dan berkelanjutan menuju Bali Era Baru”, ungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Terkait DPRD Bali menyetujui disahkannya 4 buah Raperda menjadi Perda dan menerima LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2019, Gubernur Koster menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran pimpinan dan segenap anggota dewan atas kerja keras dan kerjasamanya dalam menyelesaikan pembahasan Raperda, walaupun dalam keterbatasan akibat merebaknya kasus covid-19.

“Keempat Raperda ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk senantiasa meningkatkan kinerja pemerintahan, dalam mengoptimalkan tugas-tugas pembangunan, dan mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai implementasi dari paradigma good governance. Saya berharap kebijakan ini akan dapat diterapkan dan berlaku efektif”, tutupnya. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *