Pelaku Narkoba Dijerat UU Narkotika Kurang Tepat, Ini Penjelasan “Panglima Hukum” Togar Situmorang

Pelaku Narkoba Dijerat UU Narkotika Kurang Tepat, Ini Penjelasan “Panglima Hukum” Togar Situmorang

Foto: Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di masyarakat menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dengan makin bertambahnya korban akibat jeratan narkoba.

Korban penyalahgunaan narkotika kini telah menyasar semua lapisan masyarakat, bahkan di kalangan anak-anak. Tak hanya, narkoba kini sudah merangsek hingga ke desa-desa.

Peredaran narkoba juga semakin meluas. Modus operandi yang lakukan pengguna dan bandar juga kian beragam. Tak mengherankan jika pemerintah menyatakan perang melawan narkoba yang tertuang didalam Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Advokat Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., melihat fenomena kejahatan narkotika dalam hal ini penyalahgunaan narkotika makin hari semakin mengkhawatirkan dilihat dari jumlah data dari BNN yang menunjukkan adanya peningkatan kasus setiap tahunnya.

Ditambah lagi di era globalisasi yang semakin canggih, para bandar narkoba ini memanfaatkan teknologi untuk melancarkan aksinya dengan modus operandi yang baru.

“Dengan makin banyaknya para bandar narkoba ini akan memberikan implikasi yang sangat besar bagi masyarakat dimana para bandar akan lebih banyak menyasar masyarakat untuk ikut terjerumus menggunakan obat-obatan terlarang ini,” kata Togar Situmorang, Minggu (19/04/2020), di Denpasar.

Menurut Togar Situmorang, vonis terhadap terpidana narkotika baik pengedar maupun pengguna sejauh ini masih cukup lemah karena aparat penegak hukum seperti kepolisian, BNN, dan jaksa sering menggunakan Pasal 111, 112, 113, dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Disini menurut saya penggunaan pasal tersebut kurang tepat, karena penyalahguna untuk diri sendiri sudah diatur dalam pasal tersendiri yaitu 127 Undang-Undang Narkotika,” ujar advokat yang dikenal dengan julukan ‘Panglima Hukum’ ini.

Togar Situmorang menjelaskan lebih lanjut, dalam pasal 111, 112, 113, dan 114 digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika secara umum untuk diedarkan dan mencari keuntungan dari peredaran narkotika. Seperti produsen narkotika, agen penjualan atau bandar narkotika, kurir maupun pengecer serta mereka yang memperoleh keuntungan dari transaksi narkotika illegal. Sedangkan unsur pidana kejahatan kepemilikan narkotika antara pengedar dan penyalahguna hampir sama, hanya dibedakan pada tujuan kepemilikan.

“Jadi dapat disederhanakan begini, kalau kepemilikan narkotikanya untuk digunakan sendiri dan tidak dijual maka disebut sebagai penyalahguna dan apabila kepemilikan narkotikanya itu keperluannya untuk dijual maka dapat disebut sebagai pengedar,” beber advokat dengan sederet prestasi dan penghargaan ini.

Ia menyebut, penyalahguna dan pengedar harus dibedakan perlakuannya. Karena, tujuan UU-nya berbeda terhadap pengedar diberantas dan terhadap penyalahguna dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi. Penyalahguna narkotika punya hubungan kejahatan dengan pengedar. Akan tetapi, hubungan tersebut dalam penyidikan, penuntutan tidak boleh penyebab penyalahguna dituntut secara komulatif maupun subsidiaritas, karena beda tujuan penegakan hukum.

“Tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkotika secara khusus menyatakan pengedar diberantas, sedangkan penyalahguna dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi. Seharusnya para penegak hukum sebelum menindak seseorang harus menanyakan terlebih dahulu tujuan kepemilikan narkotika itu apa, apabila tujuannya untuk diri sendiri maka tidak cocok diterapkan pasal 111, 112, 113, dan pasal 114 ini. Akan tetapi apabila tujuan kepemilikannya yaitu untuk dijual atau diedarkan maka ketiga pasal tersebut pantas diterapkan,” sebutnya.

“Masalahnya dalam praktik, justru penyidik tidak pernah menanyakan tujuan kepemilikan narkotikanya. Dan penuntut umum juga tidak pernah menanyakan tujuan kepemilikannya dalam dakwaannya, dan terdakwa langsung dijerat pasal 111 atau 112 atau 113 dan 114,” imbuh advokat yang dikenal punya jiwa sosial karena kerap membantu warga yang kurang mampu.

Seperti yang diketahui, ujar Togar Situmorang, kejahatan narkotika itu adalah kejahatan luar biasa atau yang sering disebut extra ordinary crime. Karena itu, pemerintah bersama-sama semua elemen dan komponen masyarakat harus saling bekerja sama dan bahu membahu untuk memberantas kejahatan luar biasa ini.

“Akan tetapi dalam hal penegakan hukumnya oleh aparat penegak hukum itu haruslah diterapkan dengan benar sebagai contoh penggunaan pasal dengan tindakannya harus tepat supaya tidak dikatakan melecehkan hukum itu sendiri dan merendahkan marwah dari aparat penegak hukum di negeri ini,” tutup Founder dan CEO Firma Hukum di Law Firm TOGAR SITUMORANG Jl. Tukad Citarum No. 5 A Renon (kantor pusat), Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Kesiman Denpasar (kantor cabang I), dan Gedung Piccadilly Jl. Kemang Selatan Raya No.99, Room 1003-1004, Jakarta Selatan (kantor cabang II). (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *