Pelindo III Tinjau Ulang RIP Benoa, Gubernur Koster: “Tidak untuk bangun hotel restoran, hanya kawasan terbuka hijau”

Pelindo III Tinjau Ulang RIP Benoa, Gubernur Koster: “Tidak untuk bangun hotel restoran, hanya kawasan terbuka hijau”

Foto: Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin (tengah), didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Dirut Pelindo III Doso Agung (paling kanan).

Pemerintah melalui Kemenko Maritim akan membentuk Tim Koordinasi Pemantauan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait masalah lingkungan yang terjadi di sekitar area penumpukan material pengerukan Pelabuhan Benoa yang menimbulkan dampak berupa penyebaran sedimen ke luar area dumping site 2 sehingga mengakibatkan matinya tanaman mangrove di sekitar kawasan tersebut.

“Tim pemantauan terdiri dari para pejabat dan pakar dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pelindo III terkait kondisi dan tindaklanjut pengembangan Pelabuhan Benoa,” ujar Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Dirut Pelindo III Doso Agung, dalam keterangan persnya di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, Sabtu (7/9/2019).

Pemerintah Pusat telah melakukan rapat koordinasi penanganan masalah pengembangan Pelabuhan Benoa di Jakarta pada tanggal 2 September 2019. Rapat tersebut dipimpin Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim dan dihadiri Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik Kemenko Maritim, Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Kemenko Maritim, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, KSOP Benoa, Asdep Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan II Kementerian BUMN, Dirut Pelindo III, dan Direktur Teknik Pelindo III.

Ridwan Djamaluddin menjelaskan, dalam rapat tersebut akhirnya diputuskan untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut, PT Pelindo III tidak akan melanjutkan perluasan, namun akan menata, memitigasi dampak, dan merestorasi kondisi lingkungan di kawasan dan perairan Pelabuhan Benoa.

Selanjutnya kata Djamaluddin, PT Pelindo III bersama-sama dengan KSOP Benoa akan meninjau kembali dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Benoa yang akan berlaku saat ini dan akan mengusulkan rencana terinci dengan memperhatikan RIP yang berlaku, kondisi saat ini, dan arahan dari Gubernur Bali.

“Rekomendasi tindaklanjut akan disusun dengan memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan daerah, dan kearifan lokal,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi respon Pelindo III yang tidak akan melanjutkan perluasan namun akan menata dan merestorasi kondisi lingkungan di kawasan Pelabuhan Benoa. Hal itu juga sesuai surat Gubernur Bali tanggal 26 Agustus lalu.

“Intinya ada keteledoran disana sehingga mengakibatkan tanaman mangrove mati. Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim sudah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Bali termasuk merevisi rencana pengembangan Benoa (pelabuhan-red),” ungkap Gubernur Koster.

Gubernur Koster juga mengatakan akan melihat secara detail rencana pengembangan Pelabuhan Benoa. “Ini berlanjut pengembangannya hanya tentu tidak bisa lagi di areal dumping 1 dan dumping 2, itu hanya bisa ditempatkan fasilitas untuk mendukung fungsi utama pelabuhan,” jelas Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Fasilitas yang dimaksud Gubernur Koster itu diantaranya terminal BBM, avtur bandara, dan terminal LNG. “Diluar itu tidak akan ada bangunan seperti hotel, restoran, semua itu akan menjadi kawasan ruang terbuka hijau,” tegas jebolan alumni ITB ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Koster meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo III) untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektar di sekeliling Pelabuhan Benoa. Penghentian ini karena pengurukan wilayah laut itu telah menyebabkan hancurnya ekosistem bakau seluas 17 hektar serta memicu terjafinya sejumlah pelanggaran.

Permintaan disampaikan Gubernur Koster dalam surat resmi krpada Ditektur Utama Pelindo III yang juga ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Agraria dan Penataan Ruang. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *