QRIS Kian “Tajam” Ditengah Pandemi Covid-19

QRIS Kian “Tajam” Ditengah Pandemi Covid-19

Para petinggi BI dan Pemprov Bali sedang mencoba memakai fasilitas QRIS.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali telah melaksanakan peluncuran “Quick Response Code Indonesia Standard/QRIS” sebagai suatu standar QR Code sistem pembayaran Indonesia, bertepatan dengan upacara peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2019 lalu.

“Transaksi menggunakan QRIS meningkat tajam selama masa pandemi covid-19,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, Bali Trisno Nugroho, belum lama ini, di Denpasar.

Lanjutnya, secara nasional transaksi QRIS bulanan tumbuh lebih dari 35 persen, mencapai 2,9 juta transaksi sebulan. Adapun untuk wilayah Bali, hingga 9 Oktober 2020, total merchant QRIS tercatat sebanyak 139.538 merchant atau meningkat hingga 447 persen sejak awal tahun 2020, dengan dominasi pada Usaha Kecil dan Mikro (kurang lebih 57 persen) yang selama ini sangat terbatas aksesnya untuk menggunakan pembayaran non tunai.

“Penyelenggaranya pun sudah mencapai 40 penyelenggara, baik bank maupun non bank sehingga lebih 4,5 juta masyarakat Bali siap melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS,” jelasnya.

Kata Trisno, penelitian yang dilakukan Redseer baru-baru ini menunjukkan selama covid-19, penggunaan platform digital di Indonesia semakin meningkat pada bidang perdagangan, edukasi, kesehatan, transportasi dan untuk pembayaran,” ujarnya.

Penggunaan platform oleh pelaku usaha dan masyarakat pengguna ditengah pandemi membantu ekonomi tetap berputar serta membantu percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia.

Pandemi covid-19 telah menciptakan perubahan perilaku masyarakat, seiring dengan pandemi yang menyebabkan pergeseran interaksi antar manusia, seperti mengurangi intensitas pertemuan fisik, tatap muka, termasuk juga meminimalkan kontak fisik dalam bertransaksi pembayaran.

“Masyarakat kini banyak beralih menggunakan pembayaran digital, yang tercermin dari peningkatan pembayaran menggunakan sarana digital seperti QRIS, uang elektronik, internet banking dan mobile banking,” jelasnya.

Pada masa pandemi covid-19 dan masa new normal, salah satu bentuk digitalisasi yaitu penggunaan Digital Payment yang bersifat contactless, yang sejalan dengan rekomendasi WHO, telah menjadi kebutuhan dan suatu keniscayaan.

Foto: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho memperlihatkan salah satu merchant QRIS pada suatu kesempatan. Nb: foto diambil sebelum pandemi covid-19.

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran merespon perkembangan yang terjadi. Bank Indonesia berupaya untuk menjadikan sistem pembayaran yang efisien dan efektif dengan mengacu pada dimensi prinsip utama kebijakan sistem pembayaran yang CeMuMuAH yaitu cepat, mudah, murah, aman dan handal.

Berbagai kebijakan juga telah digulirkan, antara lain mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai dalam bertansaksi melalui media nirsentuh sepert internet banking, mobile banking, uang elektronik server based, dan pemanfaatan kanal QRIS.

Memperpanjang masa berlaku MDR QRIS menjadi 0 persen khusus untuk merchant dengan kategori Usaha Mikro (UMI) oleh PJSP yang awalnya hanya sampai dengan September menjadi hingga akhir Desember 2020.

Memastikan higienitas dan ketersediaan uang Rupiah dalam hal ini melakukan karantina terhadap uang layak edar.

Kebijakan Bank Indonesia mendorong implementasi QRIS dapat menjadi salah satu solusi untuk bertransaksi cara bayar aman dan sehat ditengah pandemi covid-19. QRIS sebagai cara bayar nirsentuh dengan melakukan scan, merupakan produk inovasi Bank Indonesia dengan industri pembayaran nasional, telah digulirkan sejak 17 Agustus 2019.

Akselerasi implementasi QRIS juga sangat cepat sejalan dengan inovasi model-model bisnis yang bergeser mengikuti prinsip protokol kesehatan dan memenuhi aspek bersih, sehat dan aman.

Pihaknya turut berbangga atas upaya Pemerintah Provinsi Bali, serta instansi terkait lainnnya yang mengimplementasikan digitalisasi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya inisiatif Pemda di Bali telah mendorong penggunaan QRIS di lingkungannya, yang saat ini telah digunakan pada koperasi, pedagang di kantin, dan tempat ibadah,” imbuh Trisno.

Apresiasi juga pihaknya sampaikan kepada rekan-rekan perbankan yang tanpa henti mengedukasi pedagang dan pengguna agar dapat menggunakan pembayaran digital.

Trisno berharap inisiatif penggunaan QRIS dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholders, serta membantu program pemerintah untuk menerapkan protokol covid-19 pada masyarakat termasuk membantu pengawasannya. Sementara bagi pedagang transaksi menggunakan QRIS langsung tercatat di rekening pedagang dan memperkaya credit profile untuk membantu memperoleh kredit bagi usahanya.

“Selain menerima pembayaran dengan higienis, pedagang tidak perlu repot mencari uang kecil untuk kembalian dan mengurangi risiko menerima uang palsu,” tandasnya.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali di era adaptasi kebiasaan baru ini juga semakin gencar mengenalkan transaksi pembayaran digital atau nontunai melalui QRIS. Terbukti, sejumlah tempat wisata di Bali telah menyediakan fasilitas pembayaran dengan QRIS BPD Bali. Salah satunya di Daya Tarik Wisata (DTW) Kawasan Luar Pura Uluwatu yang berada di Kabupaten Badung.

Menurut Direktur Utama Bank BPD Bali, Nyoman Sudharma, S.H., BPD Bali telah melakukan digitalisasi pembayaran di beberapa tempat wisata di Pulau Dewata. Mengingat di masa tatanan kehidupan era baru, transaksi nontunai menjadi mutlak untuk menghindari penyebaran wabah global tersebut karena tidak ada sentuhan fisik. Ditargetkan, merchant-merchant QRIS BPD Bali kali ini semakin bertambah.

“Target kami 5 ribu sampi 10 ribu merchant QRIS di tahun 2020,” jelas Sudharma.

Saat ini disebutkannya, terdapat hampir 7 ribu merchant QRIS BPD di Bali. Bank BPD Bali pun kian gencar mengadakan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat terkait manfaat layanan pembayaran QRIS ini.

“QRIS sudah menjadi standar dari Bank Indonesia sehingga pembayaran menjadi efisien. Masyarakat lebih gampang melakukan review terhadap hasil penjualan dan bagi bank akan lebih gampang melihat track record transaksi,” bebernya.

Disinggung mengapa menyasar DTW Uluwatu? Kata dia, karena merupakan salah satu barometer pariwisata di Indonesia. Selain digitalisasi pembayaran tiket, transaksi nontunai melalui QRIS BPD Bali juga dapat digunakan dalam pembayaran kecak dan dana punia serta pedagang atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Uluwatu.

“Kami mendorong pelaku usaha UMKM dan ticketing, kecak dan dana punia transaksinya menggunakan QRIS. Selain di Uluwatu, setiap saat tim kami turun ke pasar-pasar atau ke UMKM juga,” jelasnya.

Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan Bank BPD Bali karena BPD Bali adalah bank milik masyarakat Bali.

“Dengan memanfaatkan produk BPD Bali maka pendapatan yang kami peroleh akan kembali ke masyarakat. Bahkan kepada UMKM sudah dilakukan edukasi terkait QRIS,” tandasnya.

Ketua Pengelola DTW Kawasan Luar Pura Uluwatu, Wayan Wijana mengungkapkan kita harus bangkit mulai berbenah dan beroperasi dengan berdasarkan standar protokol kesehatan.

“Itu kata kunci yang pertama. Uluwatu tetap menarik, nyaman untuk dikunjungi dengan produktivitas kita tetap menjalankan protap-protap sesuai aturan yang ada,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan ini bersinergi dengan Bank BPD Bali yang juga mendukung DTW Kawasan Luar Pura Uluwatu memberlakukan sistem pembayaran QRIS.

“E-ticketing saat ini sudah berlaku. Nanti kami juga akan punya gate baru segala sesuatu berkaitan dengan e-ticketing difasilitasi Bank BPD Bali. Begitupun juga, Bank BPD Bali mendukung kami bukan hanya di manajemen tata kelola tetapi juga memfasilitasi QRIS untuk para pedagang, kecak dan Dana Punia,” terang Wijana.

Sinergi dengan Bank BPD Bali akan terus dipertahankan untuk saling mendukung, sehingga DTW Uluwatu tidak tertinggal karena perkembangan zaman.

Foto: Pemilik stan WH. Shoes, Ketut Jaya Sugita.

Ketut Jaya Sugita pemilik stan WH. Shoes juga mengungkapkan hal yang sama.

“Cara pembayaran nontunai salah satunya melalui QRIS mutlak di era pandemi karena sesuai dengan protokol kesehatan (contact less),” ujarnya.

Selain itu, agar aman dalam bertransaksi dan tidak perlu menyediakan uang kembalian. Katanya, cukup dengan menggunakan ponsel pintar, kemudian scan barcode. Transaksi pun berlangsung cepat saat itu juga tanpa hitungan menit dan uang langsung masuk ke rekeningnya.

Hal ini juga tentunya menjadi salah satu promosi dan memotivasi untuk terus berkarya guna menghasilkan barang-barang UMKM yang semakin berkualitas. Menurutnya barang-barang UMKM yang diproduksinya memiliki ciri khusus karena menampilkan ornamen-ornamen yang dilukis sehingga produknya lebih unik.

Menurutnya harga produk berbahan kulit yang ditawarkan masih terjangkau yaitu untuk sandal dari Rp.200 ribu sampai Rp.500 ribu, untuk tas dari Rp.1 juta sampai Rp.1,5 juta, sedangkan masker kulit Rp.100 ribu per pcs.

Foto: Koordinator Kusir Dokar Denpasar, Ketut Ngeteng.

Dokar atau transportasi tradisional berupa kereta beroda dua yang mengandalkan tenaga kuda di Kota Denpasar kini juga telah dilengkapi QRIS. Hal ini guna menghindari semakin meluasnya penyebaran virus corona (covid-19) di sektor transportasi. Pasalnya keberadaan sejumlah dokar di pusat Kota Denpasar ini biasanya digunakan oleh wisatawan saat berkeliling di Denpasar Heritage.

Bagi penumpang moda transportasi zaman dulu tersebut, di era adaptasi kebiasaan baru dapat menggunakan pembayaran dengan nontunai melalui fasilitas layanan QRIS Bank BPD Bali. Seperti disampaikan Ketut Ngeteng, Koordinator Kusir Dokar Denpasar.

“Kami berterimakasih atas telah dibantunya kusir dokar dengan fasilitas pembayaran QRIS,” katanya.

Saat ini sekitar 14 dokar yang sudah menerima pembayaran melalui QRIS BPD Bali. (Aya)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *