Relaksasi Pemprov Bali, Gratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan

Relaksasi Pemprov Bali, Gratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan

Foto: Sosialisasi Pemberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2020, di Ruang Rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Jumat (3/7/2020).

Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pokok Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan Denda Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua dan selanjutnya.

Pergub ini sebagai salah satu bentuk respon Pemerintah Provinsi Bali terhadap situasi perekonomian yang sedang dihadapi sehingga dapat meringankan atau memberikan relaksasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam acara Sosialisasi Pemberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2020, di Ruang Rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Jumat (3/7/2020), mengungkapkan keluarnya pergub ini untuk merespon banyaknya kendaraan dengan nopol (nomor polisi) luar Bali tapi beroperasi di Bali maupun kendaraan bernopol Bali yang sudah beralih kepemilikan (mutasi) namun belum melakukan balik nama.

Dari hasil rahasia gabungan yang dilakukan di penghujung tahun 2019, terdapat sekitar 3.700 lebih kendaraan roda empat yang berplat luar Bali yang beroperasi di Bali lebih dari tiga bulan baik itu mobil pribadi maupun kendaraan niaga.

Foto: Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

“Bukan karena tidak disiplin tetapi juga karena faktor ekonomi. Untuk itu Pemprov Bali merespon dengan mengratiskan biaya balik nama, bukan hanya denda dan bunga yang dihapus tetapi biaya pokok juga dihapus, dan kebijakan penghapusan biaya pokok ini baru pertama kalinya dilakukan,“ ujar Sekda Dewa Indra didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Made Santha.

Masyarakat yang masih memilki kendaraan yang belum dibaliknamakan agar segera datang ke kantor layanan samsat terdekat mulai tanggal 6 Juli sampai 18 Desember 2020.

“Pergub ini untuk memberi kemudahan dan juga meringankan beban masyarakat khususnya ditengah perekonomian kita yang menurun akibat pandemi covid. Bagi pemerintah juga nantinya akan memiliki data yang lebih lengkap terkait jumlah kendaraan yang beroperasi di Bali yang belum balik nama,“ ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali No. 12 Tahun 2020 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *