Soal Pembagian Harta dalam Perwakinan, Begini Penjelasan “Panglima Hukum” Togar Situmorang!

Soal Pembagian Harta dalam Perwakinan, Begini Penjelasan “Panglima Hukum” Togar Situmorang!

Foto: Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP.

Meski telah resmi cerai Mei 2020 lalu, permasalahan pedangdut Jenita Janet (33 th) dengan mantan suami, Alief Hedy Nurmaulid ternyata masih terus berlanjut.

Dalam gugatannya, Alief meminta tiga aset kepada Janet yang menjadi harta bersama keduanya selama menikah 10 tahun. Harta yang dimaksud adalah motor Harley Davidson, mobil Honda Civic, dan sebuah rumah yang berada di Jalan Raya Melati, Jatirahayu, Bekasi, Jawa Barat.

Kuasa hukum Alief, Marloncius Sihaloho mengatakan kalau sebenarnya, kliennya ingin membicarakan masalah harta gono gini dengan Janet secara kekeluargaan saja dalam proses mediasi atau perdamaian.

“Alief hanya meminta tiga aset harta bersama. Kalau rumah itu statusnya masih kredit. Jadi mas Alif melanjutkan cicilan rumah tersebut,” jelasnya.

Sejauh ini, menurut Marloncius, tiga aset yang digugat oleh kilennya kepada Jenita Janet, hanya ada satu aset saja yang ada di tangan Alief yakni motor Harley Davidson.

“Sementara mobil Civic dan rumah di Jalan Raya Melati Bekasi, masih di mbak Janet,” ujar.

Lalu apa pendapat praktisi hukum yang juga seorang advokat senior, Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP. Menurut konsultan hukum ini, bahwa sesuai Pasal 35 UU Perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi tiga macam. Antara lain harta bawaan. Yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya.

Lalu ada harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan. Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri.

Kemudian harta bersama atau yang kerap disebut harta gono-gini. Yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan.

Kemana pembagian harta gono-gini diajukan? Begini penjelasan Togar Situmorang.

“Perlu diingat bahwa putusan perceraian tidak secara otomatis memutuskan atau menetapkan mengenai pembagian harta gono-gini dalam perkawinan. Pengajuan pembagian harta gono-gini dapat diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap,” terang ‘Panglima Hukum’, julukan yang kerap ditujukan kepada Togar Situmorang.

Pria yang aktif di berbagai organisasi ini menambahkan, bagi pasangan suami istri yang perkawinannya dicatatkan ke kantor catatan sipil maka gugatannya diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Sedangkan bagi yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka permohonan/gugatan diajukan ke pengadilan agama tempat tinggal istri.

Pembagian harta gono-gini, jelas Togar Situmorang, juga dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian kesepakatan bersama antara suami dan istri yang dibuat dihaadapan notaris. Kemudian notaris akan membantu menghitung seluruh aset dalam perkawinan meliputi proses-proses yang perlu dilakukan jika ada pemindahan aset dan lain sebagainya.

“Apabila tidak ada putusan atau penetapan mengenai pembagian harta gono gini, maka setiap perbuatan hukum terhadap harta benda yang terdaftar atas nama salah satu pihak, harus mendapatkan persetujuan dari mantan suami/istri. Tentu hal ini sangat menyulitkan anda yang sudah bercerai, sehingga pembagian harta gono-gini setelah perceraian sudah menjadi kewajiban bagi suami istri yang sudah/akan bercerai,” tutup Founder dan CEO Firma Hukum di Law Firm “TOGAR SITUMORANG” ini. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *