Tanggapi Pernyataan Arteria Dahlan Soal OTT, Togar Situmorang: “Equality before the law, tak seorang pun kebal hukum”

Tanggapi Pernyataan Arteria Dahlan Soal OTT, Togar Situmorang: “Equality before the law, tak seorang pun kebal hukum”

Advokat sekaligus pemilik Law Firm Togar Situmorang, Togar Situmorang. (foto: ist.)

Denpasar (Penabali.com) – Pernyataan politikus PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan yang dikemukan melalui daring, bahwa aparat penegak hukum yang bertugas di Indonesia tidak seharusnya menjadi objek OTT (Operasi Tangkap Tangan) dalam kasus dugaan korupsi seperti polisi, hakim, dan jaksa karena mereka adalah simbol negara, jadi bisa dibedakan. Karena selain OTT, banyak sekali instrumen penegakan hukum selain OTT.

Pengamat kebijakan publik sekaligus advokat, Togar Situmorang mengatakan kehidupan setiap warga negara di wilayah hukum Republik Indonesia diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 45. Sehingga menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum, makna Equality Before The Law diterapkan hampir semua konstitusi di seluruh negara.

“Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara, sehingga kesamaan dihadapan hukum setiap warga negara itu sama, apalagi aparatur hukum itu sangat terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan,” kata Togar Situmorang di Denpasar, Sabtu (20/11/2021).

Ia menambahkan, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan dalam Pasal 12 Huruf b mengatur pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima suap harus ditangkap dan dipenjara selama 20 tahun, polisi dan jaksa adalah penyelenggara negara termasuk hakim juga bisa dipidana apabila menerima suap.

“Bila para penyelenggara negara tersebut tidak bisa di-OTT, ini sangat bahaya karena bisa-bisa mereka para aparatur hukum tersebut bisa menjadi oknum-oknum bermufakat menjadi penjahat terselubung, pembecking yang bermufakat untuk kejahatan, karena kekuasan akan berpotensial akan disalahgunakan,” pungkasnya.

Togar Situmorang mengatakan, jadi keberadaan setiap orang didalam hukum itu sama (Equality before the law) jelas dalam hukum tidak ada seorang pun kebal hukum apalagi aparatur negara karena sepanjang melanggar hukum, maka orang tersebut bisa atau cakap diminta pertanggungjawab termasuk yang ikut membantu kejahatan atau membantu melakukan pidana.

“Apalagi makna terjaring OTT atau tertangkap tangan diatur dalam KUHAP, Pasal 1 angka 19 KUHAP berlaku bagi siapa saja yang tertangkap tangan saat kejadian pidana beserta alat bukti yang telah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Pasal 52 KUHP dikatakan bila kejahatan tersebut dilakukan oleh penegak hukum sanksi ditambah ⅓dari ancaman maksimal hukum,” ulasnya

Pemilik Law Firm Togar Situmorang ini menilai disinilah fungsi atau peranan penting hukum untuk menjaga keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, korban dan pelaku sehingga pengaturan OTT bagi aparat hukum sangat relevan.

Sehingga jelas pernyataan Arteria Dahlan sangat bertentangan dengan undang-undang dan aturan hukum pidana serta aturan dalam UUD 1945. Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam aturan hukum tersebut KPK berwewenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang melibatkan aparat hukum.

Togar Situmorang juga menjelaskan bahwa KPK didirikan salah satunya untuk menegakkan tindak pidana korupsi yang dilakukan serta melibatkan APH yaitu penegak hukum dan penyelenggara negara, KPK tidak dibatasi dalam menangani korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara, serta penegak hukum dan penyelenggara negara yang melakukan korupsi merupakan target utama Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh lembaga antirasuah ini.

“Disini peranan KPK menjadikan OTT sebagai subjek sasaran,” tandasnya.

Togar Situmorang berpendapat, pernyataan Arteria Dahlan tersebut adalah bukti ada dugaan Anggota Komisi III DPR RI tersebut tidak pro dengan pemberantasan korupsi.

“Bagi masyarakat harus cerdas memilih wakil untuk duduk di DPR RI dan peristiwa ini mungkin keseleo lidah pribadi Arteria karena PDI Perjuangan masih mempunyai kader-kader hebat juga taat hukum dan aparatur hukum juga tidak usah takut tertangkap tangan selama penegakan hukum dilaksanakan secara berkeadilan dan sesuai mekanisme yang benar tidak perlu takut OTT,” tutup advokat yang kerap dijuluki Panglima Hukum ini. (rls)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *