Terbitkan Pergub 25/2020, Gubernur Koster Komit Jaga Kesucian dan Kesakralan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan

Terbitkan Pergub 25/2020, Gubernur Koster Komit Jaga Kesucian dan Kesakralan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan

Foto: Gubernur Bali Wayan Koster.

Setelah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut, Gubernur Bali Wayan Koster kembali menerbitkan Pergub Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan.

Terbitnya Pergub 25/2020 ini dalam rangka meningkatkan sradha dan bhakti sesuai dengan ajaran agama Hindu, menjaga dan melindungi kemuliaan tempat-tempat suci agama Hindu, guna mewujudkan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Upaya melindungi Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura, pencurian Pratima, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan, mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaannya secara niskala-sakala.

Gubernur Koster kepada awak media, Sabtu (11/07/2020) mengungkapkan, tujuan dilahirkannya pergub ini adalah untuk memfasilitasi pencegahan dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu secara niskala-sakala. Termasuk melakukan pelindungan terhadap Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan dengan melakukan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

Perlindungan terhadap Pura, jelas Gubernur Koster, meliputi Pura Sad Kahyangan, Pura Dang Kahyangan, Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Desa, Pura Swagina, Pura Kawitan, dan Sanggah/Merajan.

Gubernur Koster menegaskan, dalam pergub in juga diatur pemeliharaan Pura sebagai tempat suci bagi umat Hindu. Jadi, seseorang yang sedang mengalami cuntaka/sebel dilarang memasuki areal Pura. Bahkan diatur pula larangan bagi setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan suatu upacara, persembahyangan, piodalan dan/atau kegiatan pelindungan Pura untuk memasuki areal Pura, dan memasang papan pengumuman mengenai larangan tersebut.

“Tempat ibadah umat beragama lain juga mendapat hak pelindungan,” imbuh gubernur kelahiran Desa Sembiran, Buleleng ini. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *