BI Gandeng MDA Ubud, Kerjasama Penertiban KUPVA BB Ilegal

BI Gandeng MDA Ubud, Kerjasama Penertiban KUPVA BB Ilegal

Foto (ki-ka): Kepala Divisi SP PUR, Layanan dan Administrasi KPwBI Provinsi Bali Agus Sistyo Widjajati, Bendesa Alit Majelis Desa Adat Kecamatan Ubud I.B. Putu Suamba, Camat Ubud I Made Suardana, dan Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing Bali Ayu Astuti Dama.

Dalam rangka menciptakan iklim pariwisata yang positif di mata wisatawan, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank , Pemerintah dan para pemangku adat di Kecamatan Ubud, Gianyar, melaksanakan sosialiasasi ketentuan KUPVA BB/Money Changer baik dari ketentuan perizinan, pengawasan termasuk di dalamnya upaya pencegahan penertiban KUPVA Tidak Berizin.

Selain sosialisasi, dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga penyelenggaraan KUPVA BB agar berjalan dengan baik, Bank Indonesia juga melakukan penandatanganan pernyataan bersama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat Kecamatan Ubud tentang Kerjasama dan Koordinasi terkait KUPVA BB.

Bank Indonesia sangat mendukung sekali atas terselenggaranya kegiatan ini, karena Bank Indonesia sangat menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi Bali sangat bergantung dengan sektor wisata, sehingga apapun yang terkait dengan dunia wisata maka pengelolaannya harus dilakukan dengan baik, dan salah satunya adalah pengelolaan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang dilakukan oleh perusahaan bukan bank. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh stakeholders terkait dapat memiliki pandangan dan pemahaman yang sama, bahwa pengelolaan KUPVA Bukan Bank yang baik akan dapat menjaga citra positif Pariwisata Povinsi Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar,” jelas Kepala Divisi SP PUR, Layanan dan Administrasi Bank Indonesia Provinsi Bali Agus Sistyo Widjajati, Senin (10/02/2020), di Bale Banjar Ubud Kelod Jl. Monkey Forest, Ubud, Gianyar.

Agus juga melaporkan jumlah jaringan kantor Penyelenggara KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali tercatat 627 kantor. Terdiri dari 127 kantor pusat dan 500 kantor cabang. Jumlah ini meningkat 3,35% (yoy), dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 606 kantor, terdiri dari 123 kantor pusat dan 483 kantor cabang.

“Sementara itu, dibandingkan nasional jumlah jaringan kantor Penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali mencapai 29%,” sambung Agus.

Secara spasial jaringan kantor di wilayah Provinsi Bali, paling banyak berada di wilayah Kabupaten Badung, yaitu 67%, 12% berada di Kota Denpasar, 11% di Kabupaten Gianyar dan 10% sisanya tersebar di kabupaten lain.

Sedangkan untuk jaringan kantor KUPVA BB yang berlokasi di Kabupaten Gianyar tercatat 69 kantor yang terdiri dari 12 kantor pusat dan 57 kantor cabang, dengan total transaksi Rp3,97 triliun atau 11% dari total transaksi KUPVA di wilayah Provinsi Bali yang mencapai Rp37,8 triliun.

Dari sisi komposisi per mata uang asing, terang Agus, mata uang USD masih mendominasi, yaitu Rp13,8 triliun atau 40%, AUD Rp8,89 triliun atau 25% dan AUD sejumlah Rp4,97 triliun atau 14% dari total transaksi selama tahun 2019.

“Jumlah transaksi penukaran valuta asing yang cukup besar ini, tentunya memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha valuta asing. Untuk itu, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang memberikan penjelasan mengenai proses perijinan untuk memulai kegiatan usaha penukaran valuta asing dan mengenal ciri ciri KUPVA bukan bank yang telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia,” ulasnya.

Selain itu, Bank Indonesia juga menyadari dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KUPVA BB yang cukup banyak tersebar di Bali, Bank Indonesia tidak mungkin melakukannya sendirian. Untuk itu, Bank Indonesia mengajak Majelis Desa Adat Kecamatan Ubud untuk bersama-sama menjaga agar penyelenggaraan KUPVA BB berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

“Salah satu bentuk kerjasama yang kami lakukan adalah menandatangani pernyataan bersama. Adapun ruang lingkup pernyataan bersama ini meliputi kegiatan sosialisasi dan fasilitasi dalam upaya memberikan pemahaman terkait penyelenggaraan KUPVA, melakukan sinergi sumber daya dalam rangka pembinaan, pemantauan dan penertiban KUPVA bukan bank tidak berizin, serta melakukan pertukaran data/informasi terkait KUPVA Bukan Bank,” bebernya

Dengan kerjasama ini, Bank Indonesia meyakini selain akan mampu menjaga aktifitas kegiatan penukaran valuta asing ini berjalan dengan baik, juga akan mencegah munculnya kegiatan KUPVA BB yang tidak berijin yang seringkali melakukan kegiatan penukaran yang merugikan wisatawan sehingga merusak citra wisata di Ubud khususnya dan Bali pada umumnya.

“Kita berharap ini akan membuat wisatawan nyaman berwisata di Bali khususnya di Ubud sehingga dapat mengangkat citra pariwisata Bali menjadi lebih baik,” harapnya.

Kedepannya kerjasama ini akan diperluas lagi dengan semua desa adat yang menjadi kantong-kantong pariwisata di Bali.

Selain itu, Bank Indonesia juga akan melakukan koordinasi dan kerja sama yang lebih intensif dengan stakeholder terkait lainnya baik dengan pemerintah daerah, kepolisian, asosiasi KUPVA, Desa adat, maupun dengan Satpol PP untuk melakukan upaya pencegahan penertiban kegiatan KUPVA Tidak Berizin.

“Langkah-langkah ini dilakukan sebagai upaya kita bersama dalam meningkatkan pelayanan KUPVA kepada wisatawan yang terus mengalami peningkatan sekaligus menjaga citra pariwisata Bali,” tutup Agus. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *