Togar Situmorang: Tahun 2019 Penegakan Hukum Harus Lebih Berintegrasi

Togar Situmorang: Tahun 2019 Penegakan Hukum Harus Lebih Berintegrasi

Pengacara Togar Situmorang, SH., MH., MAP., yang juga caleg DPRD Bali dari Partai Golkar dapil Denpasar nomor urut 7.

“Hukum Sebagai Panglima, Bukan Berdasarkan Kepentingan”

 

Pengacara kondang Togar Situmorang mengatakan, pengungkapan-pengungkapan kasus pidana di tahun 2019 harus lebih menyeluruh, lebih berintegrasi dan berdasarkan asas keadilan.

“Artinya hukum itu sebagai panglimanya dan bukan berdasarkan adanya kepentingan”, kata Togar Situmorang, SH., MH., MAP., saat ditemui di kantornya, Rabu (02/01/2019).

Pernyataan Togar itu diungkapnya berdasarkan pengamatannya selama tahun 2018 dimana Ia merasakan banyak pengungkapan kasus yang justru tidak sesuai dengan asas keadilan.

“Saya berharap penegakan hukum tidak pandang bulu dan harus betul-betul transparan, terlepas dari intervensi atau kepentingan para pihak”, ujar advokat yang pada pileg April 2019 maju sebagai caleg DPRD Bali dari Partai Golkar dapil Kota Denpasar nomor urut 7.

Lantas, kasus-kasus apa saja yang dalam pengamatannya paling menonjol di tahun 2018, Togar menerangkan kalau kejahatan transaksional yang melibatkan teknologi dan orang asing yang paling dominan.

“Itu terbukti adanya putusan yang diputuskan di Pengadilan Negeri Denpasar yang melibatkan warga negara asing terutama dari Rusia, Bulgaria dan Rumania”, ungkap advokat yang populer dijuluki “panglima hukum” ini.

Lanjut Togar, kejahatan narkoba atau narkotika dalam pengamatannya justru menurun, begitu juga kejahatan premanisme. Namun demikian, kejahatan transaksional tadi yang lebih dominan terjadi selama tahun 2018. Ia menjelaskan, kejahatan transaksional yang melibatkan orang asing dan teknologi itu lebih pada modus operandi scanner kartu kredit. Selain itu kejahatan human tracking di Bali juga menurutnya naik drastis. Terbukti warga negara asing seperti Tiongkok yang memang tidak mengunakan dokumen resmi atau yang legal.

Disisi lain Togar juga mengaku sangat prihatin atas lambatnya penanganan hukum terkait mafia tanah. Padahal sengketa tanah bukan lagi menjadi persoalan pribadi tapi sudah seperti sebuah sindikat atau mafia.

“Pihak kepolisian harus lebih berani mengungkap mafia tanah ini. Siapa saja yang terlibat didalamnya, polisi harus mengungkapnya agar tidak ada lagi masyarakat kecil yang jadi korbannya”, tegas advokat Togar yang juga sering memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *