Keamanan Laut Indonesia Perlu Sinergitas Antar Instansi Maritim

Keamanan Laut Indonesia Perlu Sinergitas Antar Instansi Maritim

(Humas Bakamla RI/PR Indonesian Coast Guard). Bertempat di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/19), digelar Rapat Koordinasi Nasional Keamanan dan Keselamatan Laut (Rakornas Kamkamla) Tahun 2019. Kepala Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) Laksdya Bakamla A. Taufiq R., didaulat menjadi keynote speaker dalam acara itu.

Dihadapan puluhan peserta Rakornas Kamkamla 2019, Kepala Bakamla RI menyampaikan tentang pentingnya sinergi, kerja sama, dan mekanisme operasi yang terintegrasi dan terpadu antar instansi maritim di Indonesia, agar laut dapat diawasi dan dikendalikan dengan baik.

“Berbicara masalah penegakan hukum keamanan dan keselamatan laut tentunya kita berbicara tantangan yang kita hadapi,” ujar Laksdya Bakamla A. Taufiq R.

Ia menerangkan ada empat tantangan yang dimaksud. Pertama adalah posisi dan konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, kewajiban Indonesia terhadap hukum laut internasional yang harus mengamankan. Ketiga, posisi Indonesia yang terletak di persilangan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dan terakhir, ada sikap asertif di utara dan juga ada kepentingan negara besar disana.

Kepala Bakamla RI juga mengatakan point-point yang menjadi fokus dalam dalam pencapaian tugas keamanan dan keselamatan laut, yaitu diantaranya amannya choke point di seluruh perairan Indonesia, terjaminya keamanan ALKI, terjaganya kedaulatan NKRI, tegaknya hukum di seluruh perairan Indonesia, pelaku bisnis di laut merasa aman dan nyaman dalam rangka kesejahteraan bangsa dan tercapainya visi poros maritim dunia.

Untuk menjawab ancaman dan tantangan dalam penegakan hukum di laut, Bakamla RI mendukung tugas pengamanan perairan Indonesia dengan pola operasi yang mengedepankan kesatuan usaha (Unity of Effort). Dimana azas ini sangat tepat untuk bersinergi dengan seluruh kekuatan maritim dalam mengatasi dan menangani persoalan gangguan keamanan dan penegakan hukum.

“Kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan bahwa masalah keamanan dan keselamatan laut tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja, perlu sinergi antar instansi maritim di Indonesia dan ketulusan para pemimpin dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta,” pungkasnya. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *