TNI/Polri Siap Awasi 1.800 Titik Pendisiplinan Protokol Kesehatan

TNI/Polri Siap Awasi 1.800 Titik Pendisiplinan Protokol Kesehatan

Foto: Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020), saat mengecek kesiapan penerapan prosedur standar protokol kesehatan.

Dalam rangka menyongsong kehidupan baru (new normal) ditengah pandemi covid-19, TNI/Polri akan menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik yang berada di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P., saat mengecek kesiapan penerapan prosedur standar protokol kesehatan yang ditinjau Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020), meminta dukungan semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat bekerjasama demi keberhasilan pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan.

Obyek pendisiplinan protokol kesehatan dilakukan di berbagai sektor seperti sarana transportasi massal, pasar, mall, tempat pariwisata dan lain sebagainya yang berada di 1.800 titik obyek.

Panglima TNI menjelaskan, Presiden Jokowi meninjau beberapa tempat yang akan dilakukan pendisiplinan protokol kesehatan seperti Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia Jakarta dan Pusat Niaga yang ada di Bekasi Jawa Barat.

Nantinya TNI, Polri dan pemerintah daerah akan melakukan kerjasama termasuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penangnanan Covid-19 agar dapat melaksanakan penerapan protokol kesehatan. Diharapkan dengan penerapan protokol kesehatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana agar masyarakat dapat beraktifitas namun tetap aman dari covid-19.

Panglima TNI mengatakan beberapa langkah yang akan dilakukan dalam penerapan pendisiplinan protokol kesehatan yaitu seluruh masyarakat harus selalu memakai masker, masyarakat dalam kegiatan harus menjaga jarak aman sehingga nantinya akan siapkan alat pencuci tangan atau hand sanitizer.

Selain itu akan dilakukan pembatasan-pembatasan di beberapa tempat seperti mall yang kapasitasnya misalnya seribu diatur menjadi 500 dan rumah makan yang kapasitasnya mislanya 500 orang menjadi 200 orang. Pelaksanaanya akan diawasi dengan ketat oleh aparat keamanan dari TNI dan Polri. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *