NKB PLN, BRI, dan Kementerian PPN/Bappenas Dalam Pengembangan Satu Data Indonesia

NKB PLN, BRI, dan Kementerian PPN/Bappenas Dalam Pengembangan Satu Data Indonesia

Foto: Direktur Utama PLN, Zulkilfi Zaini.

PLN mendukung penuh upaya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam melakukan perencaan pembangunan nasional melalui pemanfaatan data kelistrikan.

Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara Direktur Utama PLN, Zulkilfi Zaini dan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarso bersama Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga. Penandatanganan NKB ini, disaksikan langsung Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Jumat (25/09/2020), di Jakarta.

Direktur Utama PLN, Zulkilfi Zaini mengatakan ruang lingkup kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas meliputi data konsumsi dan produksi listrik di Indonesia, penyediaan energi konvensional dan energi baru terbarukan dan penguatan serta perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik.

“Kerja sama juga mencakup pemanfaatan data pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat dan dunia usaha. Ada juga data peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik. Selain itu, data pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan proyek infrastruktur kelistrikan,” jelas Zulkifli.

PLN antusias menandatangani kerja sama ini. Pasalnya, data kelistrikan akan mendukung analisis denyut perekonomian nasional dan daerah, perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Indonesia, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan Satu Data Indonesia.

Nantinya, pemanfaatan data dari PLN dan PT Bank Rakyat Indonesia yang telah dirintis Kementerian PPN/Bappenas berbentuk rancangan awal dari Indeks Kapasitas Ekonomi Daerah yang terdiri dari dua komponen.

Pertama, Indeks Kapasitas Konsumsi Rumah Tangga, menunjukkan kemampuan stimulus ekonomi daerah tersebut untuk mendukung konsumsi rumah tangga. Kedua, Indeks Kapasitas Bisnis daerah, menunjukkan ketahanan aktivitas perekonomian di daerah tersebut, terutama di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, masih terdapat banyak ruang analisis dan ruang penajaman perumusan kebijakan yang bisa dikembangkan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan, pihaknya perlu melakukan diagnosis terhadap kondisi perekonomian dan sosial Indonesia secara cepat dan tepat.

“Disinilah peran penting dari data-data yang lebih lengkap dan bervariasi untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis pada fakta atau evidence-based policy. Saya harap kerja sama ini merupakan langkah kita bersama untuk mewujudkan koordinasi dan manajemen data yang lebih baik untuk pengambilan keputusan yang juga lebih baik,” kata Menteri Suharso.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Himawan Hariyoga menambahkan kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dan PLN ini merupakan kerja sama pemanfaatan data yang pertama dengan pihak non-kementerian/lembaga pemerintah, terutama dalam kerangka Satu Data Indonesia.

“Kami tentunya memberikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Perusahaan Listrik Negara yang telah bersedia menjadi pionir dalam hal ini,” ungkapnya.

Selain mendukung kebijakan perencanaan pemerintah, PLN juga bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu mengawasi jalannya tugas perseroan dalam mengamankan, memelihara, sekaligus mendayagunakan aset-aset yang dipercayakan kepada PLN dalam upaya menghadirkan listrik yang berkualitas ke seluruh pelosok negeri. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *