Usai Lebaran, Aliansi Buruh Jogja Bakal Gelar Aksi May Day, Paksa Pemerintah Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Usai Lebaran, Aliansi Buruh Jogja Bakal Gelar Aksi May Day, Paksa Pemerintah Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Dialog Ramadan Pekerja dengan tema 'Menggagas Program Jaminan Sosial Daerah Bagi Masyarakat DIY' yang diinisiasi MPBI DIY. (foto: ist.)

Yogyakarta (Penabali.com) – Aliansi serikat pekerja yang tergabung di dalam MPBI DIY (Majelis Pekerja Buruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta) pada peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional tahun ini, 1 Mei 2022, menyoroti kegagalan pemerintah dalam melindungi kaum buruh dan rakyatnya sepanjang dua tahun lebih pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia.

Padahal, kaum buruh yang sejahtera dan terpenuhinya hak-hak para pekerja menjadi salah satu prasyarat terciptanya Kamtibmas agar percepatan pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan dengan lancar dan bangsa Indonesia bisa segera bangkit dari keterpurukan di segala sektor akibat pandemi.

Hal itu mengemuka dalam Dialog Ramadan Pekerja dengan tema ‘Menggagas Program Jaminan Sosial Daerah Bagi Masyarakat DIY’ yang diprakarsai federasi serikat pekerja yang bernaung di bawah payung MPBI DIY, berlangsung di Hotel Tjokro Style di Jalan Menteri Supeno No.48, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, Minggu (24/4/2022). Acara ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan May Day.

Narasumber menghadirkan Anggota Komisi D DPRD DIY Syukron Arif Muttaqin, Dosen Departemen Sosiologi Fisipol UGM Dr. M. Falikul Isbah, dan Kadisnakertrans DIY Aria Nugrahadi.

“Ribuan buruh di DIY dipastikan mengikuti aksi peringatan May Day yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia usai Lebaran. Khusus wilayah Jogja, menyikapi banyaknya jumlah massa aksi yang akan ikut bergabung, MPBI DIY berkoordinasi dengan instansi terkait guna melakukan antisipasi terhadap potensi munculnya gangguan kamtibmas,” ujar Ketua MPBI DIY Irsad Ade Irawan.

Irsad menegaskan, sejumlah isu menjadi tuntutan buruh saat May Day. Isu yang paling utama adalah mendesak agar pemerintah segera mencabut UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya.

Sebab, Omnibus Law (satu UU yang mengatur banyak hal) Cipta Kerja, yang isinya menyengsarakan dan tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, telah diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

MPBI DIY juga menuntut sistem pengupahan yang layak sebagai hak dasar buruh, adanya jaminan perlindungan atas pekerjaan, ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan pengendalian harga sembako, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan untuk anak buruh, penyediaan fasilitas perumahan murah bersubsidi bagi kaum pekerja, dan yang terus-menerus digaungkan adalah penghapusan sistem outsourcing (alih daya).

“Demi menyuarakan aspirasi dan menuntut hak-haknya, ribuan buruh yang berasal dari sejumlah serikat pekerja yang ada di DIY ini akan turun ke jalan menggelar aksi peringatan May Day pada pertengahan bulan Mei 2022 (2 minggu pasca Lebaran, red),” ungkapnya.

“Selain itu, tuntutan buruh menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah adalah bayarkan THR tepat waktu, utuh, dan penuh tanpa dicicil,” imbuh Irsad.

Tidak kalah pentingnya, menurut Irsad adalah perlu segera diterbitkannya Perda Ketenagakerjaan DIY demi kesejahteraan para pekerja dan kaum buruh.

“Seluruh elemen yang ada di MPBI DIY mendorong agar pemerintah daerah terus memberi perlindungan rakyat dalam menghadapi pandemi dan lebih serius dalam mengembangkan program bantuan dan jaminan sosial (jaminan pekerjaan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan),” ucapnya.

MPBI DIY adalah aliansi atau gabungan dari 8 FSP (Federasi Serikat Pekerja) dan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), yaitu:

1. Aspek (Asosiasi Serikat Pekerja) Indonesia – Ketua Azis Nur Fitrianto.

2. SPN (Serikat Pekerja Nasional) – Ketua Abu Taukit (Wakil Ketua MPBI DIY).

3. SPM (Serikat Pekerja Mandiri) – Ketua Marganingsih.

4. K (Konfederasi) SPSI ATUC (ASEAN Trade Union Council) – Ketua Irsad Ade Irawan, MA.

5. FSP LEM (Logam Elektronik dan Mesin) SPSI – Ketua Suharto.

6. FSP NIBA (Niaga Bank Jasa dan Asuransi) SPSI – Ketua Patra Jatmika, SIP.

7. FSP TSK (Tekstil Sandang dan Kulit) SPSI – Ketua Kirnadi.

8. SBY (Sekolah Buruh Yogyakarta) – Ketua Dinta Yuliant Sukma.

Ke-8 aliansi tersebut merupakan perwakilan organisasi buruh di Jogja dengan jumlah anggota mencapai ribuan orang. (rls)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *