Imbas Covid-19, IHGMA Minta Pemerintah Beri Keringanan bagi Bisnis Perhotelan

Imbas Covid-19, IHGMA Minta Pemerintah Beri Keringanan bagi Bisnis Perhotelan

Para general manager hotel di seluruh Indonesia yang tergabung dalam IHGMA (Indonesian Hotel General Manager Association) menyatakan siap mendukung pemerintah menanggulangi dan mencegah penyebaran pandemi virus corona (covid-19) lebih meluas lagi.

Kesiapan IHGM itu tertungkap saat Kemenparekraf Whisnutama dan Wamen Angela Tanoesoedibjo, melakukan video conference (vidcon) Rabu (01/04/2020), di Jakarta.

Dalam vidcon yang diwakili Ketua Umum IHGMA Arya Pering Arimbawa dan Wakil Ketua Ramia Adnyana menyampaikan kepada Kemenparkeraf berbagai kendala yang dialami dunia perhotelan akibat dampak covid-19. Dimana perhotelan di seluruh Indonesia dihadapkan kepada penutupan operasional yang berakibat kepada hancurnya kondisi keuangan perusahaan dalam membayarkan kewajiban-kewajiban tetap termasuk kewajiban cicilan ke perbankan dan pembayaran gaji karyawan.

IHGMA menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan dukungan kepada perusahaan dalam bentuk Tax Holiday PPH21, 22, 25, Pb1, pajak reklame dan penundaan PBB, penundaan pembayaran listrik dan air sampai kondisi bisnis normal kembali. Kemudian penundaan pembayaran pinjaman bank dan bunga, memberikan kemudahan agunan atau refinance, dan memberikan bridging loan pinjaman jangka pendek untuk pembayaran gaji karyawan guna menghindari PHK.

Selanjutnya IHGMA juga menyampaikan siap mendukung pemerintah dalam memerangi covid-19 dengan menyediakan ratusan hotel yang tersebar di seluruh Indonesia untuk dijadikan akomodasi bagi team medis dan taktis serta akomodasi bagi orang dalam pengawasan (ODP) dengan memberikan harga dasar yang sangat terjangkau agar baik team medis maupun ODP tidak mengalami kesulitan dalam mengisolasi diri dari keluarga dan menjalankan tugas dan memutus rantai penyebaran covid-19 di Indonesia.

Terhadap aspirasi dari IHGMA tersebut, Kemenparekraf beserta Wamen mengaku akan menampung semua masukan untuk selanjutnya akan dipelajari dan dipertimbangkan serta didiskusikan kepada kementerian terkait. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *