Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menilai Social Distancing yang diterapkan pemerintah kurang efektif.

“Saya melihat, social distancing yang disarankan pemerintah kurang efektif, (masyarakat tetap keluar rumah) dan justru malah menimbulkan keramaian yang mempermudah penyebaran virus di tempat umum ataupun sarana transportasi. Antrean yang menumpuk, masyarakat diliburkan malah pergi berlibur, perusahaan yang masih memperkerjakan karyawannya, ini artinya pemerintah belum berhasil mengontrol masyarakatnya untuk melakukan “perang dengan corona”. Saran saya segera lockdown, saya tidak tidak rela jika Presiden, Wapres dan Menteri lainnya juga terkena corona,” ujar Putu melalui keterangan persnya, Selasa (17/03/2020).

Politisi muda Demokrat ini mengatakan jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Indonesia kini telah bertambah menjadi 134 orang per Senin (16/3/2020). Artinya ada peningkatan 17 kasus dibandingkan Minggu (15/3/2020) yang berjumlah 117 kasus positif.

Karena itu, Wasekjen DPP Partai Demokrat ini mengusulkan agar pemerintah segera memberlakukan Lockdown mengingat perkembangan pandemi virus corona yang semakin ganas penyebarannya. Ia melihat, beberapa negara telah melakukan lockdown, yang terbaru adalah Malaysia yang melakukan lockdown hingga 31 Maret dan Prancis selama 15 hari.

Menurut Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen ini, lockdown jangan dipahami secara berlebihan oleh pemerintah, karena lockdown mempunyai 3 kategori, yaitu Total Lockdown, Partial Lockdown, Local Lockdown.

Supadma Rudana menerangkan, lockdown total seperti di Spanyol, Prancis dan kondisi Eropa total lockdown menyerupai shutdown dan pihak keamanan menjaga tiap sudut agar masyarakat tidak keluar rumah.

“Jika keluar rumah pun hanya untuk membeli kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pokok, itupun sangat dibatasi jumlahnya per keluarga,” ujarnya.

Partial lockdown, jelas Supadma Rudana, yang sudah dilakukan di Indonesia,  sekolah, perguruan tinggi ditutup, banyak instansi meliburkan para pekerjanya dengan bekerja dirumah, penutupan tempat tempat hiburan, tempat keramaian dan pembatalan berbagai kegiatan yang melibatkan orang banyak.

Local lockdown, bisa dimaknai sebagai kondisi dimana perorangan mengisolasi diri, keluarga tidak bepergian hanya dirumah, satu kawasan di lockdown,  satu desa di lockdown, ataupun satu area di lockdown.

“Jadi Pemerintah Jokowi jangan over reaction dengan kata lockdown,” ucap politisi yang dikenal dengan sebutan PSR.

Menurut PSR, ketiga kategori lockdown tadi memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menangkal pandemi virus corona sehingga tidak merugikan masyarakat. (red)