Dalam rangka pelaksanaan implementasi program strategis Bank Indonesia #01 terkait dengan pengendalian inflasi khususnya di Provinsi Bali, salah satu yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali adalah dengan mengembangkan UMKM berbasis ketahanan pangan.
Untuk mendukung program strategis tersebut, KPwBI Bali menyerahkan bantuan lewat Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kepada UMKM binaan dan mitra KPwBI Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem, Jumat (11/12/2020). Turut serta anggota Komisi XI DPR RI dari Dapil Bali, I Gusti Agung Rai Wirajaya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan program pengembangan UMKM berbasis ketahanan pangan yang dikembangkan berfokus pada komoditas penyumbang inflasi daerah salah satunya adalah cabai merah seperti yang terdapat di KTT Merta Buana, Desa Ababi, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.
“KTT Merta Buana telah kami bina dari tahun 2018 hingga saat ini, yang mana di awal pembinaan KTT Merta Buana hanya terdiri dari 1 kelompok tani dan saat ini telah ditunjang oleh beberapa kelompok tani lainnya,” jelas Trisno.
Program pengembangan KTT Merta Buana yang dilakukan oleh Bank Indonesia yakni dari hulu ke hilir. Di sektor hulu, Bank Indonesia memberikan pelatihan budidaya dengan sistem penanaman dan budidaya secara organik menggunakan microbakter MA 11 serta memberikan bantuan teknis berupa pembuatan pupuk organik, fungisida, serta pestisida alami.
Disisi hilir, Bank Indonesia juga memberikan dukungan berupa pelatihan manajemen SDM kelompok, serta pembuatan hilirisasi produk olahan cabai menjadi saos cabai, sambal khas Karangasem, sambal hijau, sambal goreng dan sambal klengis yang menjadi andalan KTT Merta Buana.
Selain mengembangkan UMKM berbasis komoditas volatile food, jelas Trisno, KPwBI Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem juga mengembangkan UMKM berorientasi ekspor yakni komoditas kain songket yang terdapat di Sidemen yang dikembangkan pada Kelompok Fortuna Songket Sidemen Desa Sidemen, KTT Widya Gopala di Desa Selat Duda yang mengembangkan pertanian berbasis komoditas ekspor diantaranya buah durian, dan manggis.
Guna memberikan dukungan pengembangan ekonomi berbasis kelembagaan pendidikan keagamaan, KPwBI Provinsi Bali memberikan pendampingan kewirausahaan pada Pasraman Guru Kula yang terdapat di Kabupaten Bangli dan Pesantren At Taqwim yang terdapat di Desa Bukit Kabupaten Karangasem.
Dalam upaya mendukung seluruh pengembangan UMKM tersebut, KPwBI Provinsi Bali memberikan bantuan melalui Program Sosial Bank Indonesia kepada UMKM KTT Merta Buana, KTT Widya Gopala, Kelompok Fortuna Songket Sidemen dan PP At Tawim.
Trisno menerangkan bantuan kepada KTT Merta Buana berupa alat dan mesin pertanian, serta bangunan balai kelompok untuk pengolahan hilirisasi produk cabai. Bantuan kepada KTT Widya Gopala yakni berupa bibit tanam buah durian, buah manggis serta alat dan sarana pertanian yang dibutuhkan.
“Kepada Kelompok Fortuna Songket Sidemen, kami memberikan bantuan berupa alat tenun ATBM, mesin bom benang, serta perlengkapan seperti benang. Pada PP At Tawim, diberikan bantuan cubang air dan sumur manual untuk mendukung pelaksanaan wirausaha pengemasan madu yang dikembangkan disana,” sambungnya.
Selain memberikan bantuan dalam bentuk sarana prasarana dan bantuan teknis pelatihan, dilakukan juga pembekalan terkait dengan digitalisasi UMKM dalam program onboarding UMKM.
Pada program onboarding UMKM tersebut, dilakukan pendampingan pemasaran secara online melalui marketplace, pembuatan konten promosi produk berkualitas menggunakan gawai, pemberian informasi akses keuangan dan pembiayaan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan serta pencatatan keuangan UMKM menggunakan modul SIAPIK.
“Tentunya usaha pengembangan UMKM di Kabupaten Karangasem ini dapat berjalan dengan baik dengan sinergi dan dukungan dari berbagai pihak. Kami dari Bank Indonesia terus mendukung upaya pemerintah dalam mendorong program ketahanan pangan daerah untuk pengendalian inflasi serta pengembangan komoditas ekspor yang nantinya dapat memberikan impact pada devisa negara dalam rangka pengelolaan CAD,” tutup Trisno. (red)