Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan 6 Strategi Besar Transformasi Perekonomian Indonesia di tahun 2021.
Pertama, SDM Berdaya Saing; yang didalamnya termasuk sistem kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), riset dan inovasi.
Kedua, produktivitas sektor ekonomi; industrialisasi, produktivitas UMKM dan modernisasi pertanian.
Ketiga, Ekonomi hijau; ekonomi rendah karbon, blue economy, transisi energi.
Keempat, Transmisi Digital; infrastruktur digital, pemanfaatan digital, penguatan enabler.
Kelima, integrasi ekonomi domestik (economic powerhead); infrastruktur konektivitas, supergub, hub laut, hub udara dan domestic value chain.
Keenam, pemindahan IKN; sumber pertumbuhan baru, menyeimbangkan ekonomi antar wilayah.
“Tahun depan, Indonesia mengusung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sebagai mitigasi pandemi Covid-19 yang hingga akhir minggu ketiga Desember 2020 mencapai 671.778 kasus di Indonesia,” sebut Menteri Suharso, Senin (28/12/2020) dari Ubud, Gianyar, saat memimpin konferensi pers baik secara online/offline yang bertajuk “Belajar dari 2020, Bangkit Menuju 2021”.
Menteri Suharso menyebut setidaknya ada tiga pelajaran penting dari 2020. Pertama, pentingnya strategi yang adaptif untuk menjaga resiliensi perekonomian akibat adanya tekanan tiba-tiba yang berpengaruh pada investasi dan kesempatan kerja yang melemah.
Kedua, penyesuaian struktural yang cepat, tepat, dan terpadu, baik di level pusat dan di level daerah untuk adaptasi mitigasi Covid-19. Ketiga, koreksi atas kebijakan pemerintah di berbagai aspek, dan perlunya arah baru sebagai fondasi ke depan dengan perubahan, penataan, dan penyesuaian strategi baru, menggantikan strategi lama demi mempercepat pembangunan.
“Pandemi Covid-19 telah mendorong terjadinya evolusi yang dipercepat pada pilar transformasi digital. Pertemuan virtual dengan beragam platform muncul di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kita hidup di sebuah new reality, yang ditandai sebagai less contact economy, atau less contact society. Hal ini sebagai kenyataan baru yang kita hadapi dan akan terapkan kedepan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, terdapat lima peluang dan tantangan perekonomian 2021. Pertama, penanganan Covid-19 secara tepat, cepat, terukur, dan holistik, mengingat vaksin akan menjadi game changer menekan laju penyebaran Covid-19, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.
Kedua, tekanan terhadap daya beli masyarakat, walau lebih moderat, mengingat pemulihan sektor bisnis berlangsung secara bertahap, mengikuti tahapan pengendalian penyebaran virus.
Ketiga, 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang akan dilaksanakan dengan semangat baru, paradigma baru, cara baru, bekerja extraordinary, tidak konvensional dan tidak birokratis.
Keempat, reformasi sosial yang berkeadilan dengan UMKM dan ekonomi perdesaan sebagai penyangga pemulihan ekonomi nasional akan menjadi prioritas.
Kelima, 2021 adalah momentum mendorong pembangunan lingkungan hidup, mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan, pembangunan rendah karbon, mitigasi perubahan iklim sebagai cerminan dari “green economy” dan bahkan, “blue sky”.
“Untuk itu, pentingnya, kita memetakan sektor mana yang paling parah, moderat dan ringan akibat pandemi Covid-19. Ada sektor ekonomi yang bertahan, bahkan justru meningkat ditengah pandemi. Peluang untuk memanfaatkan sektor yang meningkat seperti e-commerce, logistic, food delivery, teknologi, obat-obatan, streaming service, ekonomi kreatif, dan bahkan tanaman hias dan anggrek yang menjadi tren baru di era work from home, stay at home,” paparnya.
Covid-19 juga memberikan pelajaran kebijakan agar kita menata lagi sistem kesehatan nasional, sistem ketahanan bencana, sistem ketahanan pangan, maupun sistem perlindungan sosial. Tahun 2021 diperkirakan menjadi tahun awal pemulihan ekonomi. Ini momentum untuk mendorong reformasi sosial, baik aspek perubahan struktural maupun perubahan kultural, mindset, dan paradigma.
Tahun 2021 menjadi momentum untuk memperkuat pendekatan collaborative work, collaborative governance, dan policy networks untuk menghadirkan pelayanan publik. (red)