Penabali.com – Setelah kick off vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bali dilaksanakan pada hari Kamis (14/01/2021) kemarin, kini vaksinasi berlanjut ke kabupaten/kota, salah satunya Kota Denpasar.
Bertempat di RSUD Wangaya pada Jumat (15/01/2021) pagi, vaksinasi perdana dilaksanakan. Pada tahap awal ini, selain diprioritas bagi tenaga kesehatan vaksinasi juga dilakukan terhadap pejabat publik seperti Walikota/Wakil Walikota, Ketua DPRD Kota Denpasar, Kapolresta, dan pejabat publik lainnya.
“Denpasar menerima 24.280 vial vaksin, dan telah didistribusikan sebanyak 1.964 vial vaksin. Terdapat 17 lokasi pendistribusian meliputi 11 puskesmas, 5 rumah sakit, dan 1 kantor kesehatan pelabuhan,” terang Kadis Kesehatan Kota Denpasar, dr. Luh Putu Sri Armini kepada wartawan.
Vaksinasi bertujuan untuk membentuk kekebalan diri, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan, menjaga produktivitas serta meminimalkan dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Kadiskes dr. Sri Armini menjelaskan sebelum menerima vaksin, seseorang harus lolos beberapa persyaratan kesehatan. Diantaranya tidak memiliki penyakit penyerta dan bagi yang pernah terkonfirmasi positif Covid-19 tidak dianjurkan dilakukan vaksin.
Sementara itu Walikota Rai Mantra menyatakan dirinya tidak lolos dalam syarat penerima vaksinasi Covid-19. Begitu juga dengan Wakil Walikota IGN Jaya Negara. Kedua pucuk pimpinan di Pemkot Denpasar itu tidak memenuhi syarat penerima vaksin karena menjadi penyintas Covid-19.
“Saya ditolak di meja screening dengan persyaratan tidak memenuhi untuk divaksin, karena pernah terpapar Covid-19,” ujar Walikota Rai Mantra.
Pada kesempatan itu, Walikota Rai Mantra kembali mengingatkan seluruh warga Kota Denpasar agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan guna mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19.
“Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Denpasar dalam seminggu terakhir grafiknya naik. Karena itu kita harus tetap mengikuti prosedur pemberlakukan PPKM Jawa-Bali yang dianjurkan pemerintah pusat yang juga tidak terlepas dari klaster mobilisasi penduduk yang cukup tinggi di Kota Denpasar,” pesannya. (red)