“Sikai Aturan tentang Pengurangan Kantong Plastik Sekali Pakai”

Direktur Bali Business Network, I Made Abdi Negara, mengatakan peraturan untuk menghentikan penyediaan kantong plastik belanja di gerai-gerai ritel baik lokal maupun  nasional, berbuntut pada beralihnya konsumen dan tidak terjadinya pembelanjaan pada kategori barang-barang impulse buying yang notabene selama ini menutupi margin super tipis pada barang-barang kategori fast moving item.

“Inilah yang ditakutkan oleh para pengusaha ritel di Bali yang juga merupakan salah satu bagian masyarakat Bali sendiri, masyarakat Kota Denpasar sendiri, bahkan bagian dari penyedia lapangan pekerjaan dan penyumbang pajak yang digunakan kembali oleh pemerintah untuk membangun masyarakat”, ucap Abdi Negara, usai acara workshop bagi para pemilik usaha ritel lokal di Bali, 18-19 Januari 2019 dengan modul ‘Human
Resources Tools for Business Retail’.

Workshop diikuti 22 pemilik usaha ritel lokal ini merupakan workshop dan seminar ritel ke-21 yang dilaksanakan sejak tahun 2016 secara konsisten. “Pemerintah tegas dalam melakukan penindakan, tetapi dalam peran pemerintah sebagai fasilitator,
mestinya pemerintah ikut melakukan edukasi kepada masyarakat baik dengan menempatkan langsung voulentir di masing-masing gerai tersebut atau melalui media cetak, elektronik dan online misalnya”, ujarnya.

Menurut Abdi, situasi yang dihadapi para pengusaha cukup rumit karena tidak semua toko atau gerai ritel di Bali menerapkan aturan tersebut di lapangan. “Bahkan ada konsumen sampai mengeluarkan (maaf) kata-kata kasar kepada kasir karena menganggap tidak dilayani dengan baik, padahal sudah berbelanja banyak”, pungkasnya.

Abdi mengatakan, pengusaha melalui kasir dan pramuniaga sudah berupaya mensiasati misalnya dengan memberikan alternatif kepada konsumen seperti dibungkus dengan kardus, atau solusi lain. Tetapi memang tampaknya budaya belanja dengan membawa tentengan kantong plastik masih melekat erat di masyarakat.

“Sasaran edukasi yang belum disentuh oleh Pemerintah kebanyakan adalah konsumen dari kalangan middle low (menengah kebawah) ini harus dilakukan strategi yang lebih kuat dan jitu”, ungkapnya. Menurutnya, kalangan menengah kebawah ini yang harus memang lebih dijadikan fokus edukasi karena biasanya kesadaran dan karakter yang terbentuk bertahun-tahun sangat mengakar kuat dan sulit untuk diubah.

“Pengaduan dari pengusaha ritel, kebanyakan yang keras dalam melakukan feedback terhadap kebijakan ini adalah kalangan middle low”, imbuhnya.

Abdi menyarankan di masa depan agar pemerintah tidak hanya getol mengeluarkan kebijakan, tetapi juga tetap menyeimbangkan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemerintah pasca kebijakan dikeluarkan.

“Kami bukan antipati dengan kebijakan ini, kami tetap dukung. Tetapi jangan sampai maunya melindungi satu pihak, malah merugikan pihak lain. Kami juga sadar lingkungan, kami juga cinta lingkungan, tetapi harus juga disadari kami perlu penjualan, kami perlu pendapatan untuk membayar karyawan yang notabene bagian dari masyarakat, tolong selalu dipikirkan hal tersebut”, pungkasnya. (red)