Denpasar (Penabali.com) – Ada tiga hal penting yang ditekankan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry kepada kader Golkar di seluruh Bali.

Pertama, pembenahan sekaligus penguatan tata lembaga organisasi partai. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dan ketiga, yakni merancang program kerja Partai Golkar yang oleh pemerintah daerah kurang optimal dilakukan.

“Jangan pernah cepat berpuas diri dengan apa yang kita raih sekarang, puaslah ketika kita anggota Fraksi Golkar sudah mengerjakan sesuatu dan berbuat nyata untuk rakyat,” tegas Sugawa Korry dihadapan Ketua DPD Golkar se-Bali dan para kader pada acara Sosialisasi Pencetakan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar, bertempat di Wantilan Golkar Bali, Minggu (03/10/2021).

Penataan aspek kelembagaan/organisasi Partai Golkar yang terukur lanjut Sugawa juga pada keanggotaan Golkar yang riil di masyarakat. Salah satu alat ukurnya adalah sudah ber-KTA Partai Golkar.

“Untuk itulah dalam rangka memperkuat konsolidasi organisasi ini investasinya cukup besar mulai dari penyiapan tenaga IT dan peralatan pendukungnya. Jadi berapapun KTA-nya bisa kita cetak dengan cepat,” ujar Sugawa tanpa mau menyebut target KTA yang akan dicetak karena itu rahasia kekuatan Partai Golkar.

Terkait peningkatan SDM, Sugawa menekankan kepada seluruh kader Golkar agar tidak cepat berpuas diri dengan kondisi saat ini. Kader-kader Golkar dituntut untuk terus bergerak mempersiapkan diri mengasah kualitas lewat pendidikan formal. Namun demikian, intelektualitas diri dari aspek pendidikan juga harus dibarengi kemampuan berinteraksi sosial dengan masyarakat.

“Percuma kita berpendidikan tinggi tapi terasing di masyarakat, karena itu tingkatkan kualitas diri dan tingkatkan pemahaman bagaimana berinteraksi dengan masyarakat sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas,” sebut Wakil Ketua DPRD Bali ini.

Sesuai doktrin Partai Golkar yakni karya dan kekaryaan, jelas Sugawa, kader Golkar juga harus mampu melahirkan program-program pro rakyat. Tata organisasi yang baik serta kualitas SDM yang bagus, juga harus diikuti dengan program yang menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Program-program pro rakyat yang dimaksud adalah program yang melengkapi program pemerintah dimana pemerintah belum maksimal melakukannya. Contohnya, belum optimalnya program Pemprov Bali yang menyentuh sektor pertanian, belum maksimalnya pembinaan desa adat maupun LPD, dan lainnya.

“Itulah hari ini kita membahas secara detail bagaimana kita mendata kader kita di masyarakat melalui KTA dan kemudian program kerja sudah kita bahas dalam rakerda dan sudah tentu kita mengimplementasikan pembinaan-pembinaan kepada kader agar kualitasnya meningkat kemudian interaksinya ke masyarakat semakin baik,” tutur politisi pohon beringin asal Desa Banyuatis, Buleleng ini. (rls)