Badung (Penabali.com) – Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 diselenggarakan untuk pertama kalinya dengan tujuan mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat yang lebih luas mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan konsep Sustainable Procurement (pengadaan berkelanjutan).

Kegiatan yang digelar pada tanggal 2-3 Juni 2022 di Nusa Dua, Bali, ini bertujuan dalam rangka membantu pemerintah Indonesia untuk kembali menghidupkan dan memajukan Industri Pengadaan Barang dan Jasa dan UMKM yang terdampak selama masa pandemi dua tahun terkahir.

“Acara ini diharapkan bisa semakin sinergi dan semakin banyak produk-produk dari stakeholder masuk ke dalam ikatan katalog nasional,” ujar Ketua Umum Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN), Sutardi, didampingi Sekjen AKEN Budi Pramana Ginting disela acara.

Presiden Jokowi telah menekankan agar produk-produk lokal Indonesia bisa lebih banyak masuk ke dalam e-katalog nasional. Menurut Sekjen AKEN, Budi Pramana Ginting, pihakya terus mendatang setiap penyedia yang sudah bergabung di katalog elektronik nasional. Bahkan saat ini sudah mengembangkan dari sisi komponen dalam negerinya.

“UMKM lokal nanti kita coba yang belum mengerti purchasing kita coba edukasi agar kedepannya mereka bisa ikut menayangkan produk dan bisa dibelanjakan oleh klpd lewat di purchasing baik itu pengadaan ataupun katalog-katalog nasional,” terang Budi.

Budi menambahkan, dari LKPP untuk produk-produk yang tayang di katalog elektronik nasional total jumlahnya sekitar satu juta. Budi menegaskan, dari AKEN tetap mengarahkan semua stakeholder agar bisa menyesuaikan dengan komponen dalam negeri yang ditentukan oleh Kemenprim.

“Itu salah satu tantangan di AKEN, artinya jangan sampai ada pergesekan jadi kita akan coba kita ada aturan-aturan ada kode-kode etiknya saat ini anggota di AKEN masih 102 dari sekitar 300-400 penyedia yang ada artinya kalau memang sudah menjadi anggota itu harusnya sudah memenuhi kode etik, kita disini berupaya agar pengadaan itu lebih bersih, lebih transparan, fleksibel,” sebutnya.

ISPE 2022 bekerjasama dengan beberapa pihak inisiator dan pelaksana ISPE 2022 diantaranya AKEN (Asosiasi Katalog Elektronik Nasional), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional), APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dan KREEN selaku pelaksana kegiatan serta Raja Travel.

ISPE 2022 ini merujuk pada sebuah inisiatif global yang dimotori Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam dekade terakhir yaitu Sustainable Development Goals (SDG) 2030 untuk menghilangkan kemiskinan, menjamin kesetaraan dan mengurangi efek dari pemanasan global untuk melindungi pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap negara harus memiliki program untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah Pengadaan Berkelanjutan (Sustainability Procurement).

Berdasarkan United Nations Environment Programme (UNEP), Sustainable Procurement adalah sebuah proses dimana organisasi publik memenuhi kebutuhan akan barang, jasa, konstruksi dan utilitas untuk mencapai Value For Money (VFM) dalam keseluruhan siklus penggunaan yang menguntungkan tidak hanya bagi organisasi tersebut, tetapi juga untuk masyarakat dan ekonomi.

Budi mengatakan bahwa Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) adalah program praktik pengadaan yang menimbulkan dampak positif untuk Lingkungan Sosial dan Ekonomi dan Sustainable Procurement sudah memiliki standar ISO 20400:2017. Di sektor pemerintah program ini dikenal dengan Sustainable Public Procurement (SPP).

“Tujuan Pengadaan Berkelanjutan ini untuk memaksimalkan Value for Money dengan memasukan tiga kriteria yaitu ekonomi, aspek sosial dan lingkungan hidup dalam proses pengadaan barang/jasa,” tegasnya.

Jika dilihat dari berbagai aspek dalam Pengadaan Berkelanjutan, banyak upaya yang harus dilakukan para pihak dalam merealisasikannya dengan risiko dan biaya yang tidak kecil. Namun demikian, inisiatif Pengadaan Berkelanjutan ini mendorong terpenuhinya harapan pengguna barang/jasa, mendorong terciptanya keunggulan kompetitif melalui fungsi pengadaan barang/jasa serta mendorong adanya inovasi menuju Pengadaan Berkelanjutan.

“Kami mengangkat Sustainable Procurement sebagai langkah membantu mensukseskan program pemerintah dalam menjalankan Sustainable Public Procurement dan membantu para stakeholder dalam menjualkan produk mereka kepada user dalam hal ini pemerintah dan UMKM.

Barang-barang yang termasuk pada sustainable procurement diantaranya kertas, termasuk sub produk. Misalnya: kertas foto copy dan kertas grafis, kertas tisu (kertas toilet, tisu dapur, sapu tangan); furnitur, termasuk sub-produk tertentu. Misalnya: mebel kayu, furnitur rotan/bambu; peralatan listrik dan elektronik, termasuk sub-produk tertentu seperti: komputer dan laptop, printer dan perangkat multifungsi AC, pusat data, cahaya dan lumineer; peralatan pengolahan limbah medis (Autoclave dan Microwave Hybrid). konstruksi, termasuk sub-produk seperti: jasa konstruksi (Desain bangunan, konstruksi dan manajemen), semen dan agregat bahan konstruksi berbasis kayu; grup produk lain yang relevan: makanan dan minuman, tekstil; produk sekali pakai dan kemasan plastik termasuk file folder stasioner yang terbuat dari plastik.

Sementara, Laksa Ersa Anugratama, Event Director dari KREEN selaku pelaksana ISPE 2022 mengatakan bahwa kegiatan semacam ini sangat baik untuk memberikan pemahaman sekitar pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat luas khususnya perusahaan-perusahaan dan organisasi publik.

Pelaksanaan ISPE 2022 dibuka Ketua Dewan Pengurus APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Bima Arya yang ditandai dengan pemukulan gong.

“Saya dukung dan apresiasi AKEN yang menyelenggarakan kegiatan ini. APEKSI memberikan dukungan penuh. Forum ini untuk koordinasi. Dan APEKSI mengundang para kepala daerah untuk menurunkan menjadi hal-hal lebih teknis untuk memberikan keberpihakan nyata kepada produk dalam negeri,” ujar Bima Arya dalam sambutannya.

Ia mengakui selama ini masih ada hal-hal yang aneh dan ganjil dalam pengadaan barang dan jasa yang harus menjadi perhatian bersama. Bahkan hal itu berkali-kali diingatkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Kami para kepala daerah yang berasal dari luar sistem banyak menemukan hal-hal yang lucu, ganjil dan ajaib di internal birokrasi, dan itu sudah menahun. Dan itulah yang sering diingatkan, didobrak dan ditegur oleh Pak Jokowi setiap mengumpulkan para kepala daerah. Kata Pak Jokowi jangan business as usual, semuanya harus out of the box,” katanya.

Bima Arya mengungkapkan, ada lima persoalan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dan keberpihakan terhadap produk dalam negeri. Pertama, tantangan regulasi yang clean and clear sehingga kepala daerah tidak bingung. Kedua, masalah sosialisasi, gagasan bagus besar tapi mentok misalnya hanya di Kementerian ke bawahnya tidak jelas.

Ketiga, persoalan koordinasi. Keempat, harus ada inovasi dan regulasi adalah inovasi, kalau ada yang mentok harus diterobos. Kelima, persoalan konsistensi, karena sering kali semangat di awal tapi kendor setelahnya.

“Kalau kita sepakat mengutamakan produk dalam negeri ya sepakatnya harus maksimal juga dong. Tidak usah beri panggung kepada produk lain (dari luar negeri, red). Kalau bicara komponen dalam negeri, seberapa konsisten kita disitu, seberapa berani kepala daerah mendorong itu,” papar Walikota Bogor ini.

“Kalau kami di Bogor setiap hari Selasa saya wajibkan dan perintahkan seluruh ASN di Kota Bogor yang hampir 7.000 orang menggunakan lokal pride, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Konsistensi kita disitu,” tegasnya. (red)