Jakarta (Penabali.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan kebijakan hilirisasi mineral untuk melindungi sumber daya alam agar dapat bermanfaat maksimal untuk masyarakat.

Kebijakan ini mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Komisi IV, Amir Uskara, yang hadir sebagai pembicara pada seminar BEM Universitas Hasanuddin bertema “Indonesia Menuju 3 Besar Ekonomi Dunia: Mengkaji Kebijakan Pemerintahan Jokowi dalam Memaksimalkan Potensi SDA Nusantara”.

Ketua Fraksi PPP DPR RI ini menyebut, kebijakan hilirisasi bentuk keberanian Jokowi dalam melawan mafia tambang selama ini. Menurut dia, kebijakan hilirisasi memang harus diambilagar Indonesia bisa memaksimalkan sumber daya alam yang ada.

“Ini (hilirisasi, red) sebuah kebijakan yang perlu kita apresiasi terhadap Pak Jokowi saat ini yang berani melawan mafia, dan mengatakan itu untuk kepentingan masyarakat,” kata Amir Uskara dilihat dari akun YouTube Maros TV, Minggu (12/6/2022).

Amir menjelaskan, tambang mineral seperti batu bara atau pun nikel sangat kaya akan komponen yang bernilai. Sehingga hal itu sangat merugikan Indonesia tanpa pengolahan terlebih dahulu.

“Kebijakan sebelumnya, batu bara hanya diekspor kemudian tambang diekspor gelondongan, padahal banyak komponen lain yang ada di situ. Nah itulah kebijakan pemerintah sekarang harus diolah dalam negeri, diolah dulu baru bisa dikirim ke luar, tidak boleh diekspor dalam bentuk bahan mentah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amir menilai kebijakan hilirisasi Jokowi akan berdampak besar bagi ekonomi nasional. Pasalnya, nilai ekonominya sangat tinggi bahkan mencapai hingga 10 kali lipat.

“Dan itu nilai ekonominya bisa 3, 5, sampai 10 kali lipat daripada kita mengekspor bahan mentah,” tutupnya. (rls)