Badung (Penabali.com) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan kunjungan kerja sama ke Fakultas Teknik Universitas Udayana, bertempat di Ruang Sidang II, Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Udayana.
Agenda kunjungan yang pertama dibuka Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana Ir. I Ketut Sudarsana, ST., Ph.D. Setelah acara dibuka dilanjutkan dengan pengenalan kehadiran kunjungan seperti Asesor Universitas Udayana Dr. Gede Sukadarmika, S.T., M.Sc., Dr. Nyoman Putra Sastra, S.T., M.T., yang menjabat sebagai Kepala Unit Sumber Daya Informasi Universitas Udayana, Dr. Anak Agung Kompiang Oka Sudana, S.Kom., M.T., serta para staf dekanat.
Perwakilan Kemenpan RB, Dwi, mengungkapkan tujuan kunjungan ini untuk penandatanganan perjanjian kerja sama dengan harapan semua aktivitas asesor sudah memiliki ikatan kerja sama dan semakin yakin dalam pelaksanaan penilaian.
Dwi menambahkan, bahwa kerjasama ini memiliki tujuan untuk perumusan kebijakan terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang kedua terkait koordinasi dan penerapan di bidang asistensi, sosialisasi ataupun peningkatan kapasitas untuk pemerintah pusat dan daerah.
Sigit yang menjadi perwakilan dalam pembahasan kerja sama mengatakan bahwa membutuhkan bantuan dari seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah Indonesia sebagai perpanjangan tangan dalam menyebarkan literasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini. Ketiga, terkait dengan pengembangan aplikasi dalam beberapa hal pengelolaan sistem terkait dengan teknologi informasi. Terakhir, terkait dengan pemantauan dan evaluasi SPBE ini yang menjadi ranah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Asesor dari perguruan tinggi Universitas Udayana memiliki hasil pengukuran kinerja cukup memuaskan karena sesuai dengan arahan atau rambu-rambu.
Agenda utama dari kunjungan ini yaitu penandatangan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan dihadapan hadirin serta dilakukan foto bersama yang menjadi bukti yang akurat. Setelah dilakukannya penandatangan, diskusi mengenai teknis diajukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, seperti dalam memback-up data terjadinya kendala pada server sehingga asesor akan menjadi sulit dalam mendownload dan itu akan menjadi bahan perbaikan kedepannya. Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memberikan infomasi terkait adanya evaluasi 2021 yang akan dilaksanakan selama dua hari bertempat di Bali pada tanggal 15-16 September 2022.
Diskusi dilanjutkan dengan diskusi mengenai pemantauan kedepannya bahwa setelah evaluasi dokumen tidak ada lagi pemantauan tetapi akan adanya pembinaan untuk mengukur peningkatan. Selain itu, dari kedua pihak mengatakan harapan masing-masing serta saran yang menjadi perbaikan yang berkesinambungan untuk kedepannya. (rls)