Gubernur Bali Wayan Koster menerima audensi perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Pendidikan Anti Korupsi Provinsi Bali, di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar. Selasa (23/4) siang. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster ingin membangun budaya anti korupsi hingga ke tatanan yang paling dasar.
“Untuk itu pendidikan anti korupsi mulai dari sekolah sangat penting, karena ini soal membangun sikap dan karakter, masalah mental,” ujarnya.
Gubernur Koster menyatakan sangat mengapresiasi implementasi dan sosialisasi pendidikan anti korupsi yang dijadikan program prioritas KPK ke daerah-daerah.
“Apalagi kalau bisa diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran di sekolah serta kegiatan-kegiatan seperti muatan lokal maupun kegiatan ekstra kulikuler di luar jam pelajaran,’ kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Untuk mendukung program KPK tersebut, Gubernur Koster akan segera membuat Pergub. “Di Bali saya kira juga harus berbasiskan budaya, yakni dengan memaksimalkan peran desa adat. Menyentuh kearifan lokal kita di Bali. Saya pikir banyak lokal genius di Bali yang bisa kita angkat. Jadikan wantilan-wantilan di desa sebagai wahana pendidikan non formal, akan segera disusun pergubnya,” ucap pejabat pusat kelahiran Desa Sembiran Buleleng ini.
Masih terkait sosialisasi pendidikan anti korupsi, Gubernur Koster juga menyatakan akan membuat seremonial yang bisa memicu anak-anak muda, para pelajar di Bali untuk lebih peduli dan peka terhadap pendidikan dan isu anti korupsi.
“Kita rancang acara yang dekat dengan anak muda sekarang. Vlog, media sosial, cerpen, puisi dan lainnya, lebih cepat merasuk ke anak muda kita, sesuai dengan semangat mereka,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Politik Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Guntur Kusmeiyano, mengungkapkan pendidikan anti korupsi sudah menjadi kesepakatan 4 menteri dan Ketua KPK serta jajaran eselon I kementerian.
“Hal ini adalah tindak lanjut nawacita, revolusi mental dan budaya anti korupsi yang digadangkan bapak presiden hingga ke pemerintah daerah. Untuk itu perlu ada regulasi sebagai payung hukum,” jelas Guntur.
Dirinya juga menyampaikan, Bali akan menjadi fokus kampanye ‘Bus Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ‘ yang akan mengunjungi Bali medio September mendatang. “Kita akan kunjungi seluruh kabupaten dan kota, dimana sasarannya adalah para pelajar, aparatur negara hingga dunia usaha, lewat kegiatan belajar pencegahan anti korupsi yang terintegrasi,” ungkapnya.
“Untuk media pembelajaran lebih lannjut, web, buku, video dan lainnya sudah kami siapkan dan pemerintah daerah tinggal memanfaatkan,” imbuhnya lagi.
Guntur juga dalam kesempatan tersebut mengapresiasi Bali sebagai daerah dengan progres pendidikan anti korupsi berbasis keluarga tercepat di Indonesia.
“Bali ada di puncak daftar bersama Yogjakarta. Pencapaian ini kami analisa terkait erat dengan ajaran karma phala yang kami lihat sangat berpengaruh dalam kehidupan keseharian di Bali,” tuturnya. (red)