Buleleng (Penabali.com) – Setelah genap selama satu bulan memimpin Kabupaten Buleleng, Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana telah berhasil menghadapi masalah inflasi di Buleleng yang sebelumnya sempat mencapai 5,3% akibat kenaikan harga BBM.
Berkat pengalaman yang telah dimiliknya mengenai penanganan inflasi digunakan sebagai acuan menyusun strategi untuk menurunkan tingkat inflasi itu.
Lihadnyana menegaskan penanganan inflasi di Kabupaten Buleleng tersebut mulai dari menangani manajemen produksi dan kesenjangan manajemen distribusi. Hal itu dilakukan dengan menggandeng Perumda Pasar Argha Nayottama dan Perumda Swatantra untuk terjun langsung serta mengamati perkembangannya.
Tidak cukup dengan langkah tersebut, dirinya menyebutkan koordinasi antar daerah di Bali juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok di Kabupaten Buleleng. Hal itu membuahkan hasil, terbukti dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) di Pusat pada September kemarin dari 88 kota di Indonesia, Bali menempati urutan ke-5 inflasi daerah terendah.
“Jadi apa yang kita lakukan dengan aksi nyata itu membuahkan hasil,” ucap Lihadnyana saat dialog interaktif di salah satu stasiun radio di Singaraja, Selasa (4/10/2022).
Disinggung terkait hubungan inflasi dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Lihadnyana menyebutkan langkah Pemkab Buleleng dengan melakukan intervensi penanggulangan kenaikan harga yang disebabkan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, sesuai kebijakan pusat, dari sisi pemerintah daerah diintruksikan agar menyiapkan 2 % dana alokasi umum (DAU) agar dialokasikan untuk subsidi di bidang transportasi penyalur pangan sehingga membuat harga jual di pasaran relatif stabil.
Lihadnyana juga menambahkan manajemen distribusinya perlu diawasi melalui pengawasan harga dari produsen dengan harga di tingkat konsumen supaya tidak terlampau jauh.
“Dengan mempersempit ruang antar produsen dengan konsumen, sehingga keikutsertaan tengkulak yang bermain bisa kita tekan,” pungkasnya.
Sebagai penutup, Lihadnyana menyampaikan hal yang perlu dilakukan kedepannya untuk pembangunan di Buleleng yaitu dengan membuat angka kemiskinan turun, angka pengangguran turun, infrastruktur terpenuhi, dan juga pelayanan masyarakat yang optimal dengan meningkatkan pola kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan transparan, cepat, murah, dan pasti. (rls)