Buleleng (Penabali.com) – Pembangunan sebuah daerah yang baik diawali dengan perencanaan yang bagus. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2024 dirancang secara komprehensif.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat ditemui usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Buleleng tahun 2024, di Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja, Kawasan Pelabuhan Tua Buleleng, Rabu (29/3/2023).
Lihadnyana menjelaskan, perencanaan pembangunan yang komprehensif harus melibatkan seluruh pihak. Pelibatan seluruh pihak tersebut menyebabkan musyawarah perencanaan pembangunan dimulai dari unit terkecil yaitu musyawarah desa (Musdes) hingga Musrenbang kabupaten. Termasuk pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Buleleng yang didapatkan dari masukan masyarakat saat Anggota DPRD saat menjalani reses.
“Semua harus dirangkul dalam konteks memecahkan sebuah masalah,” jelasnya.
Musyawarah Pembangunan Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 dirancang untuk membuat perencanaan yang komprehensif. Sehingga, perencanaan yang diwujudkan dalam program kegiatan terdapat target terukur untuk dicapai. Sebagai contoh, program penanganan kemiskinan ekstrem. Selama ini, keterpaduan dalam melaksanakan program belum terjadi antar perangkat daerah khususnya dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
“Keterpaduan berarti program dikerjakan secara keroyokan. Dengan begitu, pekerjaan menjadi cepat dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Lihadnyana.
Disinggung mengenai prioritas pembangunan, Lihadnyana mengatakan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi prioritas. Termasuk kesehatan di dalamnya. Kemudian, ada pengembangan Usaha MIkro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertanian, dan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian Buleleng. Untuk kemiskinan ekstrem, pada bulan Juni 2023 akan dituntaskan.
“Jumlahnya hanya tinggal 349 KK. Apa penyebabnya kita akan tangani hingga jumlahnya nol,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni, menyebutkan usulan yang masuk berjumlah 386 dari 9 kecamatan. Jumlah tersebut akan dimantapkan lagi sehingga menghasilkan satu desa satu usulan yang memang benar-benar prioritas dan harus segera diselesaikan.
“Itu akan dibahas lagi dan bersinergi dengan seluruh pihak,” sebutnya.
Mengenai kemiskinan ekstrem, mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng ini menambahkan, bahwa disasar pada tahun 2023. Untuk 2024, masih tetap penanganan kemiskinan. Namun, tidak ada kemiskinan ekstrem lagi. Untuk usulan, infrastruktur masih menjadi yang terbanyak.
“Namun, kita akan melihat lagi tingkat permasalahan yang ada di masing-masing desa,” imbuh Reika. (rls)