Denpasar (Penabali.com) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Universitas Udayana (Unud) menyelenggarakan kegiatan BPKP Goes To Campus melalui kuliah umum dengan tema “Mengawali Akuntabilitas untuk Membangun Daerah Berkelanjutan”, bertempat di Fakultas Kedokteran Kampus Unud Sudirman Denpasar, Selasa, (9/5/2023).
Kuliah Umum BPKP Goes To Campus dibuka Rektor Unud Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU., yang ditandai pemukulan gong bergantian dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur. Dalam acara ini turut hadir dua pembicara yakni Agustinus Heri Setiawan (Koordinator Pengawasan Bidang IPP-BPKP Bali) dan IG Setya Rudi Wiyana (Korwas JFA Bid Investigasi Pwk. BPKP Provinsi Bali).
Rektor Unud dalam sambutannya menyampaikan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali karena telah memilih Universitas Udayana sebagai tempat penyelenggaraan acara kuliah umum.
Selain itu juga disampaikan, akuntabilitas merupakan sebuah terminologi yang erat kaitannya dengan tata kelola pemerintahan. Secara harfiah, akuntabilitas berarti “pertanggungjawaban” yakni kemampuan untuk menjawab dan konsekuensi atas suatu kebijakan. Ini berarti pemerintah harus mampu menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan wewenang, manfaat, serta hasil yang diperoleh dalam mengelola keuangan negara.
Akuntabilitas keuangan negara adalah kewajiban pengelola keuangan negara baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kegiatan, yang merupakan hasil akhir dari setiap tahap APBN maupun APBD. Keuangan negara harus dikelola dengan baik untuk menghindari timbulnya efek negatif dan kerugian yang dialami masyarakat. Dengan melakukan pengelolaan keuangan negara yang baik tentunya akan memberikan efek yang positif serta kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Akuntabilitas keuangan negara harus diwujudkan melalui berbagai tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diantaranya perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, pengawasan internal dan pemeriksaan oleh auditor external yang independent. Melalui tahapan-tahapan tersebut, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan negara dan meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Kuliah umum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para peserta, dan tentunya tidak lupa kami mengucapkan Dirgahayu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ke-40. Semoga dapat selalu menjalankan amanah untuk memperkuat akuntabilitas keuangan negara, semakin matang dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan di Indonesia dan semakin bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ucap Prof. Antara.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur, menyampaikan tujuan pelaksanaan kuliah umum di Universitas Udayana adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan metode pengawasan intern dengan berfokus pada fleksibilitas, kecepatan, dan inovasi yang sesuai dengan perubahan lingkungan. Selain itu, manfaat penyelenggaraan kuliah umum ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan atas peran dan kontribusi BPKP, meningkatkan stakeholder awareness dan engagement di kalangan akademisi serta sebagai media menjalin sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan pengawasan yang adaptif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Kerja sama dengan Universitas Udayana yang telah dilakukan adalah pelaksanaan pendayagunaan Center of Excellence (riset, terapan dan kajian), peningkatan tata kelola perguruan tinggi dan peningkatan kapabilitas SPI,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali. (rls)