SINGARAJA – Kabupaten Buleleng tengah menghadapi persoalan serius di dunia pendidikan. Kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jumlahnya mencapai seribuan orang membuat proses belajar-mengajar di sejumlah sekolah menjadi tidak maksimal.

Krisis ini terjadi akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun, serta adanya promosi jabatan menjadi kepala sekolah dan pengawas. Dampaknya langsung terasa di lapangan. Di SDN 1 Seririt misalnya, seorang guru terpaksa menggabungkan dua rombongan belajar menjadi satu kelas besar dengan jumlah siswa mencapai 50 orang. Situasi ini membuat proses pembelajaran jauh dari kata efektif.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengakui ketimpangan distribusi guru menjadi masalah serius. Menurutnya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng telah melakukan pemetaan tenaga pendidik di setiap sekolah. Dari hasil kajian tersebut, pemerintah daerah akan segera melakukan mutasi guru secara bertahap agar pemerataan dapat tercapai.

“ASN itu prinsipnya harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi kami sudah siapkan skema mutasi, tentunya berdasarkan kajian mendalam agar sesuai kebutuhan tiap sekolah. Sesuai regulasi, guru PPPK yang sudah diangkat tidak bisa pindah, kecuali karena promosi menjadi kepala sekolah atau pengawas,” tegas Sutjidra, Kamis (11/9).

Sementara itu, Sekretaris Disdikpora Buleleng, Ida Bagus Gde Surya Bharata, membeberkan data kekurangan guru ASN saat ini mencapai 390 orang. Selain itu, masih ada 582 guru non-ASN yang statusnya honorer dan tenaga kontrak. Namun, sebagian besar belum bisa diangkat menjadi PPPK karena masa kerja kurang dari dua tahun atau belum terdaftar dalam database nasional.

“Kalau ditotal, termasuk yang pensiun serta pindah karena promosi, kekurangannya sudah mendekati seribu lebih. Untuk sementara, sekolah mengoptimalkan SDM yang ada. Guru kelas bahkan harus mengampu banyak mata pelajaran, dengan beban 24 hingga 40 jam pelajaran per minggu,” jelas Surya Bharata. (ika)