Gubernur Bali Wayan Koster meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektar di sekeliling Pelabuhan Benoa. Penghentian ini karena pengurukan wilayah laut itu telah menyebabkan hancurnya ekosistem bakau seluas 17 hektar serta memicu terjadinya sejumlah pelanggaran.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Koster dalam surat resmi kepada Direktur Utama Pelindo III yang juga ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Agraria dan Penataan Ruang.
Permintaan penghentian aktivitas reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa oleh Gubernur Koster, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali dan stakeholder, yang mendukung penuh langkah tegas Gubernur Bali kelahiran Desa Sembiran Buleleng itu.
“Kami dukung penuh sikap Pak Gubernur,” tegas Ketua Umum BIPPLH Bali Komang Gede Subudi dalam pernyataan sikapnya, Senin (26/8/2019), di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar Timur.
Menurut Subudi, semua aktifitas pembangunan di Bali harus sesuai visi pembangunan Gubernur Koster yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“BIPPLH juga siap menjadi bagian mencarikan solusi terbaik untuk menyelamatkan alam Bali dari dampak pembangunan yang mengobarkan lingkungan. Kami juga siap turunkan stakeholder untuk tanam mangrove di seluruh Bali,” imbuh pria yang juga Pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ) ini.
Dukungan yang sama juga disampaikan pemerhati arsitektur Bali I Gusti Ngurah Muditha. Tokoh Puri Pemayun Kesiman, Denpasar, ini mengatakan kearifan lokal patut diperhatikan oleh siapa pun pihak yang ingin membangun di Bali.
“Mereka (Pelindo III, red) berjalan tanpa kearifan lokal. Mana tata letak mangrove yang tidak bisa diganggu tidak diperhatikan. Jadi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali harus diterapkan dan perhatikan pula aspek sekala niskalanya,” ujar pria yang populer disapa Turah Mudita ini.
Proyek pengembangan pelabuhan yang dilakukan saat ini oleh Pelindo III, menurut Turah Mudita, harus memperhatikan aspek-aspek kearifan lokal Bali. Salah satunya aspek lingkungan.
“Untuk itu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari proyek-proyek di Pelabuhan Benoa ke depan harus dibenahi dengan memerhatikan kearifan lokal,” imbuh pria yang juga pelindung Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YPBJ) ini.
Turut hadir ini sejumlah stakeholder, LSM, pecinta lingkungan, penekun spiritual dan tokoh masyarakat Bali. Diantaranya Ketua Umum LSM Marutha Anak Agung Anom Tantra yang juga Pejabat Badan BIPPLH Klungkung, penekun spiritual Mangku Sara Yoga Semadi serta akademisi yang juga tokoh Puri Payangan Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun. (red)