Kementerian Dalam Negeri menggulirkan wacana agar sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan secara asimetris atau dikembalikan lagi ke DPRD (pilkada tak langsung, red). Alasannya, selain karena dapat menekan biaya politik, tentunya juga dapat meminimalisir munculnya konflik horizontal di masyarakat.

Pengamat kebijakan publik sekaligus advokat senior Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., menilai wacana dan kajian Mendagri, cukup baik karena berkaca dari pengalaman pemilu baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres, selalu menguras tidak hanya tenaga dan pikiran, namun juga biaya yang tidak sedikit.

“Bukan Pilkadanya yang salah, namun sistem dari Pilkada langsung itu yang harus dicarikan solusi bagaimana caranya agar bisa berbiaya murah,” ujar Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jl. Tukad Citarum No. 5A Renon Denpasar, dan Jalan Gatot Subroto Timur No. 22 Kesiman Denpasar ini, Jumat (22/11/2019).

Advokat dengan segudang prestasi dan penghargaan ini juga mengatakan, praktek-praktek politik uang atau money politic, juga cenderung menjadikan pemilu menjadi mahal. Jika itu terjadi, maka bukan tidak mungkin, seorang kandidat kalau terpilih akan mencoba melakukan praktek-praktek korupsi untuk mengembalikan “modal politik” yang telah dikeluarkan selama masa kampanye.

“Alokasi dana yang harus disiapkan itu berkisar antara 20 hingga 30 miliar, jadi asimtris ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi cost politic”, kata Togar Situmorang yang dikenal dengan julukan ‘Panglima Hukum’ ini.

Dalam Pilkada langsung, menurut Togar Situmorang, juga punya catatan penting yang patut dievaluasi pelaksanaannya. Pertama, kecenderungan terjadi konflik horizontal diantara kubu pendukung kandidat. Hal ini juga dipicu dari banyaknya lembaga survey yang berlomba untuk merilis hasil-hasil suvey-nya. Kedua, metoda hitung cepat juga kerap memicu perdebatan sengit diantara para pendukung kandidat.

“Seperti yang saya katakan, sistem Pilkada langsung itu harus dievaluasi total. Jika kemudian Kemendagri punya usulan seperti itu, tentu juga harus dikaji dengan sangat matang dan komprehensif. Kita sama-sama tentu ingin pilkada apapaun sistemnya tidak memecahbelah persatuan dan kesatuan, dapat cegah konflik horolizontal,” tegas Togar Situmorang yang juga aktif di dunia olahraga sebagai Ketua Pengkot Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Kota Denpasar. (red)