Jakarta (Penabali.com) – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri, mengenai kabar adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024. Menurut SBY, hal itu adalah kemunduran demokrasi.
Pernyataan Presiden ke-6 Republik Indonesia itu dilontarkan menanggapi unggahan Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Denny Indrayana, di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA).
“Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?,” tanya SBY.
“Berdasarkan akal sehat, sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk,” ujar SBY.
Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan.
“Indonesia bukan negara “predator” (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” tegasnya.
Selain itu, SBY juga menghimbau kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” pungkas SBY. (rls)