Buleleng (Penabali.com) – Situasi pandemi Covid-19 mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng merevisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Kepala Bappeda Buleleng, Gede Gunawan Adnyana Putra, menjelaskan RKPD tahun 2022 adalah RKPD terakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana dan I Nyoman Sutjidra.

RKPD 2022 ini merupakan evaluasi kepemimpinan keduanya selama 5 tahun. Karena pandemi melanda dan pendapatan daerah menurun signifikan, maka diambilah kebijakan untuk merevisi RKPD itu.

Sesuai arahan dari pusat dan provinsi, untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan di masa pandemi, maka RKPD 2022 itu mengambil tema “Pemantapan Pemulihan Ekonomi melalui Integrasi Pertanian, Pariwisata dan UMKM” yang didukung juga dari investasi dan infrastruktur.

Ditambahkan, pemilihan tema dari RKPD ini tidak hanya melibatkan Bappeda saja, tetapi ini juga hasil dari pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Buleleng, masukan-masukan masyarakat melalui konsultasi publik dan Musrenbang. Gunawan mengatakan, perubahan RKPD ini terjadi dikarenakan situasi pandemi sehingga terjadi perubahan secara total.

“Kalau pada tahun 2021 kita pemulihan ekonomi, maka sekarang di tahun 2022 menjadi pemantapan pemulihan ekonomi melalui integrasi pertanian, pariwisata dan UMKM,” jelas mantan Kadis Perhubungan ini.

Gunawan memaparkan, RKPD 2022 tentang pemantapan pemulihan ekonomi yang terfokus pada sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi diambil bukan karena tanpa alasan. Diambil pada sektor pertanian, karena di Kabupaten Buleleng dasarnya ada pada pertanian.

Untuk pariwisata, pihaknya mengharapkan karena kontribusi dari pariwisata di Kabupaten Buleleng pada khususnya merupakan penghasil PAD yang tinggi di Bali pada umumnya, sehingga pihaknya mencoba untuk mengatur rencana kerja dengan mengasumsikan Covid-19 sudah mulai melandai. Sektor ini juga menjadi pointer dalam tahap pemulihan ini.

Sedangkan untuk UMKM, karena di masa pandemi paling berdampak, maka dicoba dari UMKM kecil terlebih dahulu sehingga bisa berkembang dan justru bisa memantapkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga apa yang menjadi Grand Design RKPD tahun 2022 yaitu pemantapan dan pemulihan ekonomi bisa tercapai.

“Makanya kita pilih pertanian, pariwisata, UMKM yang juga didukung oleh investasi dan infrastruktur,” ujarnya.

Terkait eksekusinya, prioritas anggaran APBD akan menjurus pada OPD yang menangani pada sektor pertanian, pariwisata, UMKM, serta infrastruktur. Program ini sudah diejawantahkan oleh masing-masing dinas.

“Kebetulan di tahun 2022 kita sudah mendapat persetujuan dari provinsi tentang APBD-nya, sehingga Januari 2022 kita bisa memantapkan pemulihan ekonomi. Dalam hal ini juga tentu tanpa mengesampingkan hal-hal yang terkait dengan kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan serta hal lainnya yang menjadi dasar dalam pembangunan daerah,” pungkasnya. (rls)