Meski NPL atau kredit bermasalah BPR di Kota Denpasar masih dikategorikan aman dibawah 5 persen, namun Ketua DPK Perbarindo Kota Denpasar Made Sumardana meminta agar perbankan khususnya BPR selektif dan hati-hati dalam menyalurkan kredit. Terlebih di tahun politik saat ini dimana tak sedikit para calon legislatif (caleg) yang meminjam uang di bank.

“Terutama sekali pada sumber pengembaliannya agar jelas. Mereka boleh mempergunakan itu untuk investasi jadi dana itu khan tidak produktif menurut kacamata perbankan”, kata Sumardana, disela-sela kegiatan edukasi SDM BPR di Akubank School, di Denpasar, Kamis (7/2).

Sumardana menyatakan tak mempermasalahkan pinjaman untuk kepentingan politik apalagi bagi para caleg. Namun demikian, harus ditegaskan bahwa sumber pengembaliannya harus jelas terlebih jika caleg itu tidak terpilih. Karena itu, Sumardana mengingatkan kepada BPR sebelum kredit disalurkan agar mendata lebih detail lagi calon debiturnya.

“Kita berikan perhatian kepada teman-teman agar sumber pengembaliannya harus jelas terutama jika caleg itu tidak terpilih”, kata bankir dari Buleleng ini.

Sumardana juga mengatakan, penyaluran kredit kepada untuk kepentingan politik terlebih di musim politik pemilihan legislatif punya tingkat resiko yang cukup tinggi. “Kalau mereka tidak bisa bayar tentu NPL jadi tinggi”, sebutnya.

Dalam penyaluran kredit, BPR tetap berpegang teguh dengan prinsipnya dengan memprioritaskan pembiayaan kepada sektor UMKM. Menurut Sumardana, dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM tentu manfaat ekonominya kepada masyarakat akan lebih terasa positif meningkatkan kesejahteraan.

“Dalam menyalurkan kredit kita tetap selektif. Namun demikian prioritas kami tetap pada pembiayaan UMKM karena tidak terlalu beresiko”, kata Dirut Bank Pasar Umum ini.