Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan desk evaluasi pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Gianyar, Jumat (6/11/2020).
Desk evaluasi yang dilakukan secara online ini, bertujuan untuk memastikan kesiapan PN Gianyar memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), setelah akhir tahun 2019 yang lalu PN Gianyar telah berhasil menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastiyo menjelaskan evaluasi ini memang sebagai langkah PN Gianyar menuju WBBM. Dalam desk evaluasi tersebut Ketua PN Gianyar Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja sudah memaparkan berbagai upaya PN Gianyar menuju predikat WBBM.
“Pemaparan kepada tim evaluator Kemenpan RB terkait hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh PN Gianyar untuk menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujar Wawan.
Ada beberapa poin yang dijabarkan PN Gianyar dalam desk evaluasi tersebut. Mulai dari potensi benturan kepentingan aparatur PN Gianyar dengan masyarakat pencari keadilan, hingga upaya Ketua PN Gianyar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
Paling menonjol ialah terkait pelayanan PN Gianyar ditengah pandemi Covid-19 dimana sejumlah pelayanan tetap berjalan sekalipun PN Gianyar beberapa kali melakukan work from home (WFH), karena ada petugas yang terpapar Covid-19.
“Pelayanan PTSP tetap berjalan, guna memastikan jika ada para pihak yang mengajukan upaya hukum, masyarakat yang mendaftarkan perkara hingga pemohon surat keterangan harus tetap dapat terlayani,” katanya.
PN Gianyar selama ini juga melakukan sejumlah inovasi menarik, mulai dari inovasi Jegeg Bagus, E-Sapu (elektronik salinan putusan), E-Return (pengembalian sisa biaya perkara), Sipemikat (Sistem Informasi Pengingat Jadwal Sidang), dan Eraterang.
“PN Gianyar mencetuskan Inovasi yang memudahkan dan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan,” ujarnya.
Ditambahkan seluruh inovasi tersebut, sebagai keberlangsungan untuk menjaga integritas dan pelayanan aparatur PN Gianyar. Melalui inovasi ini banyak masyarakat yang terlayani dengan lebih baik.
“Banyak dampak positif yang sudah dirasakan masyarakat pencari keadilan dari pelayanan yang berintegritas, terukur karena adanya SOP,” ungkapnya.
Ditambahkan proses terakhir untuk menuju predikat WBBM adalah Kemenpan RB menunggu Clearance dari KPK, Ombudsman RI dan Bawas MA.
“Untuk itu kami segenap warga PN Gianyar mohon dukungan dari masyarakat pencari keadilan dalam mewujudkan predikat PN Gianyar sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” tutupnya. (red)