Gubernur Bali Wayan Koster menginisiasi pertemuan antara Menkeu Sri Mulyani dengan bendesa adat se-Bali pada Kamis (14/3) lalu di Denpasar. Apa yang dilakukan Gubernur Koster tersebut sebagai upaya membuka jalan untuk meyakinkan pemerintah pusat agar mengalokasikan dana bantuan bagi desa pakraman karena pentingnya peran desa adat sebagai warisan dari leluhur dalam menjaga adat istiadat, tradisi dan budaya di Bali.
“Saya mengapresiasi langkah Pak Gubernur agar pemerintah pusat menganggarkan bantuan desa adat dalam postur APBN,” ucap Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali Ida Bagus Oka Gunastawa, di Kantor DPW NasDem Bali, Jalan Tukad Batanghari, Denpasar, Rabu (20/3).
Desa adat merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat. Di Bali, desa adat punya peran yang sangat strategis sebagai benteng menjaga eksistensi adat, seni, dan budaya Bali.
“Kami apresiasi peran desa adat sebagai benteng penjaga budaya Bali. Jadi benteng ini harus kita bangun lebih kuat dan kokoh,” tegas politisi yang saat ini memantapkan diri maju sebagai caleg DPR RI dari Partai NasDem dapil Bali.
Ia mengaku optimis, usulan tersebut akan sangat diakomodir oleh pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi karena komitmen Jokowi untuk membangun Bali dengan melestarikan adat seni budaya serta desa adat di Bali tak perlu diragukan lagi.
“Kami berharap Presiden Jokowi bisa mempertimbangkan bantuan dana desa adat ini tentu sesuai postur anggaran di APBN. Saya optimis ini akan diakomodir,” ujar politisi dari Desa Jungutan, Bebandem, Karangasem ini.
Bagi Oka Gunastawa, usulan ini harus didukung semua pihak, utamanya para wakil rakyat Bali di legislatif pusat agar perjuangan ini terus dikawal.
“Dana bantuan desa adat ini harus dibackup lebih lanjut di DPR RI oleh wakil rakyat kita. Apalagi ini sudah direspon positif Menteri Keuangan,” tegas Ketua Komando Pemenangan Wilayah Jokowi-Ma’ruf Amin Partai NasDem Provinsi Bali ini. (red)