Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mengumpulkan beberapa lembaga perbankan, pelaku usaha pariwisata, dan OPD untuk melakukan rapat sosialisasi kebijakan perbankan Pemprov Bali kepada masyarakat di masa pademi, yang digelar di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (25/8/2020).
Wagub Cok Ace mengatakan kondisi ekonomi Bali untuk pertama kali berada pada minus 10,98 sebagai dampak dari pandemi covid-19. Harapan perekonomian Bali bisa bangkit kembali dengan akan dibukanya pariwisata mancanegara pada bulan September mendatang, ternyata harus menelan pil pahit. Pasalnya, rencana itu harus ditunda. Kondisi demikian, tentu dikhawatirkan akan menenggelamkan lagi perekonomian Bali.
Karena itu, Wagub Bali mengumpulkan kalangan perbankan di Bali termasuk bank sentral Bank Indonesia, OJK, bank daerah, dan bank swasta untuk didengar langkah strategis apa yang dapat diambil untuk mengangkay perekonomian Bali.
“Kita tak ingin ekonomi Bali makin terpuruk. Untuk itu Pemprov Bali segera mengambil langkah-langkah strategis bersama kalangan perbankan,” kata Wagub Cok Ace.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho mengatakan kondisi perekonomian Bali saat ini merupakan yang paling rendah. Untuk itu diperlukan koordinasi kebijakan untuk mendorong sektor perekonomian yang produktif dan aman.
Sektor yang produktif adalah sektor yang memberikan nilai tambah pada perekonomian, namun memiliki risiko penyebaran covid-19 yang rendah. Seperti sektor pertanian, pangan, peternakan dan beberapa sektor lainnya.
Sedangkan pada tracking perekonomian Bali pada Triwulan III, diproyeksikan akan ada pergerakan terutama didorong oleh pergerakan wisatawan domestik. Disamping itu, sejak adanya new normal era pencarian travel Bali pada website cenderung meningkat, dan hal ini mengindikasikan Bali masih menjadi destinasi wisata favorite.
Untuk menahan laju penurunan ekonomi di tahun 2020, jelas Trisno, Bank Indonesia mengusulkan beberapa strategi yaitu relaksasi PSBB provinsi/kabupaten/kota secara bertahap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Percepatan absorpsi belanja pemerintah (termasuk belanja Pemda). Pembukaan sektor ekonomi utama dengan disiplin ketat protokol Cleaness, Healthy, Save, dan Enviroment (CHSE).
“Strategi berikutnya adalah digitalisasi UMKM dan mendorong gerakan bangga buatan Indonesia, akeselerasi kredit bank (termasuk BPD) ke sektor riil dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian,” sambung Trisno.
Sementara itu Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, mengatakan dalam rangka mendorong Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penempatan Uang Negara (PUN), Bank BPD Bali telah menyesuaikan suku bunga kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor riil dan konsumtif walaupun masih di lokal Bali. Namun hal tersebut juga sebagai persiapan menuju era new normal.
“BPD Bali secara teknis juga mengambil kebijakan seperti penyaluran KUR tahun 2020 dan subsidi yang diberikan pada debitur UMKM,” ujar Dirut BPD Bali. (red)