Badung (Penabali.com) – Pada Kamis 27 Oktober 2022, Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Ditkumlasi Kementerian PPN/Bappenas) bekerjasama dengan Unud menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) “Meneropong Kebutuhan Kerangka Regulasi Untuk Jangka Menengah dan Jangka Panjang” yang mengangkat issue tentang Space Law, Economy and Digital, bertempat di Novotel Bali Nusa Dua Hotel & Residences Kompleks ITDC.
FGD berlangsung secara hybrid (daring dan luring) yang dibuka Dekan FH Unud (Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa S.H., M.Hum) mewakili Rektor Unud dan pada kesempatan tersebut Plt. Deputi Polhukhankam (Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP., QIA., CRMP., CGAP., CACP., memberikan sambutan.
Adapun tiga narasumber yang dihadirkan: Prof. Dr. Ing. Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng (Guru Besar FT Universitas Indonesia), Prof. I.B. Rahmadi Supancana, S.H., M.H. (Guru Besar FH Universitas Atmajaya), Alif Nurfakhri Muhamad, S.H., LLM. (Dosen FH Universitas Indonesia) dan dimoderatori Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H. (Wadir Pascasarjana Unud).
Beberapa dosen dari Lab/Bagian Hukum Tata Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum dan masyarakat umum menghadiri FGD ini secara luring.
Penyelenggaraan acara ini untuk menyusun background study Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Agenda FGD ini berfokus pada potensi antariksa bagi pembangunan Indonesia dan bagaimana mengakomodir kebutuhan ruang antariksa dalam regulasi hukum nasional Indonesia. Regulasi ruang antariksa yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan belum secara terpadu dan komprehensif menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan keantariksaan, misalkan pengelolaan sampah. Selain itu, juga membahas agar terjadi keselarasan antara UU Keantariksaan dengan UU lain yang memiliki keterkaitan. (rls)