Singaraja (Penabali.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng kembali menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Buleleng terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buleleng terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng, Rabu (29/6/2022).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna didampingi Wakil Ketua DPRD Buleleng dan dihadiri Anggota DPRD Buleleng, Forkopimda Kabupaten Buleleng, Pimpinan SKPD Kabupaten Buleleng serta undangan lainnya.
Dalam jawabannya, Bupati Buleleng menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi-fraksi di DPRD Buleleng terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.
Bupati melanjutkan, menanggapi pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Demokrat, Bupati Buleleng sependapat dengan segala catatan-catatan dari hasil pemeriksaan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai perbaikan terhadap tata kelola keuangan di pemerintah daerah, dan pemerintah daerah senantiasa berkomitmen untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja guna pemulihan dan peningkatan ekonomi di daerah.
Sedangkan pandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Golkar, Bupati Buleleng sependapat bahwa capaian ekonomi makro difungsikan sebagai alat untuk menentukan serta mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terhadap pandangan umum dari Fraksi NasDem, mengenai kebijakan ekonomi yang telah dirumuskan dan diimplemenasikan agar ditemukan akar permasalahan dan hambatannya sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, Bupati Buleleng menyatakan sependapat. Kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan telah melalui kajian terhadap sektor-sektor strategis perekonomian daerah, namun demikian akan diupayakan evaluasi secara menyeluruh agar pengembangannya fokus dan tepat sasaran.
Dan terakhir, menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Hanura, Bupati Buleleng menyampaikan terkait perlunya upaya-upaya dan terobosan-terobosan dalam penanggulangan tingkat kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi, Bupati Buleleng juga sependapat. Menurutnya, pemerintah daerah melalui OPD-OPD terkait telah melaksanakan program-program kegiatan yang mengarah pada upaya-upaya untuk mencapai pemenuhan indikator-indikator tersebut, yang tentunya muaranya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya dari apa yang telah disampaikan Bupati Buleleng, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 akan dibahas dalam rapat-rapat DPRD Kabupaten Buleleng. (rls)