Singaraja (Penabali.com) – Sejumlah Fraksi – fraksi di Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng akhirnya menyetujui dua Ranperda usulan Eksekutif menjadi Perda. Kedua Ranperda ini sebelumnya melalui pembahasan yang cukup alot sebelum mendapat persetujuan.

Dua Ranperda ini meliputi,Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta Perlindungan Mayarakat.

Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara dikonfirmasi usai memimpin sidang pada Rabu (29/5) menjelaskan semua usulan dan saran selama pelaksanaan pembahasan ranperda ini sudah diterima dan masuk menjadi bagian beberapa pasal. Selain itu, Dewan Buleleng juga mendorong upaya-upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM dan Infrastruktur yang memadai sehingga sejalan dengan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah dan memilih ke masyarkat.

“Bagaimana kedepan penyiapan SDM yang Mumpuni dan penyediaan sarpras yang baik penting dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik (MPP) sehingga implementasi pemberian kemudahan dan pemberian insentif kepada investor benar-benar dapat terwujud. Kami sempat juga melakukan sidak kesana, alhasil Pemda harus melakukan perbaikan di beberapa sektor pelayanan,”tandasnya.

Perda ini diharapkan akan membawa dampak bagi perkembangan investasi di Kabupaten Buleleng yang secara otomatis akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Buleleng, memanfaatkan lahan-lahan yang masih cukup tersedia, serta menambah pendapatan bagi perekonomian daerah.

Sementara itu, Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana tak menampik masukan dan dorongan dari Dewan Buleleng. Menurutnya, pelayanan yang akan digagas di MPP nantinya akan terpusat dan terintegrasi. ” Ini nantinya akan terpusat tidak hanya di Buleleng semata, melainkan di seluruh indonesia. Sejauh ini kan terlalu banyak aplikasi, sehingga menghambat pelayanan yang diberikan. Namun jika nantinya aplikasi yang kita siapkan terpusat, maka pelayanan akan lebih mudah,”terang Lihadnyana.

Meski begitu, tantangan digitalisasi saat ini juga harus disosialisasikan ke masyarakat. Pasalnya saat ini belum semua masyarakat bisa menggunakan aplikasi. “Yang menggunakan juga nanti harus mengerti dan dua arah. Itu memang tidak mudah, mayarakat juga harus mengerti dengan kondisi itu. Nanti kita pasti ada sosialisasi bagaimana literasi digital bisa berjalan dan implementasi ke masyarakat bisa memudahkan pelayanan,”tutupnya.(ika)