Denpasar (Penabali.com) – Gubernur Bali Wayan Koster yang diwakili Wagub Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) membuka Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, bertempat di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (27/10/2021). Pasamuhan Agung ini berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 27 hingga 28 Oktober 2021.
Pada hari pertama, pasamuhan agung yang melibatkan MDA Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan se-Bali digelar secara offline, sementara pelaksanaan pada hari ke-2 berlangsung secara daring.
Wagub Cok Ace membacakan sambutan Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini. Disebutkan, Pasamuhan Agung merupakan forum pengambilan keputusan MDA Provinsi terhadap hal-hal prinsip dan strategis dalam melaksanakan fungsi dan tugas majelis terkait dengan pembinaan dan penguatan desa adat di Bali. Kegiatan ini menurutnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam penguatan kedudukan, tugas, dan fungsi desa adat di Bali.
Gubernur menambahkan, dalam penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis yaitu membuat regulasi berupa Perda 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pergub Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat serta Pergub Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksaan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Lebih dari itu, Pemprov Bali juga mengalokasikan bantuan untuk desa adat di seluruh Bali.
Mulai tahun 2020, Pemprov memberikan dana desa adat yang bersumber dari APBD induk sebesar Rp.447.9 Milyar dan Rp.74.65 Milyar pada APBD Perubahan kepada 1.493 desa adat. Bantuan ini disetorkan langsung ke rekening desa adat.
Tak hanya itu, Pemprov Bali dibawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster juga membangun Gedung Majelis Desa Adat Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Dana Corporate Social Responsility (CSR) dari BUMN/BUMD dan perusahan swasta di Bali.
“Kecuali Gedung Majelis Desa Adat di Kabupaten Gianyar yang pembangunannya menggunakan APBD Kabupaten Gianyar,” ujarnya.
Masih dalam upaya penguatan desa adat, juga dibentuk OPD khusus yang menangani desa adat yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
Masih dalam sambutannya, Gubernur juga menyinggung peluncuran buku “Ekonomi Kerthi Bali” yang menjadi semangat baru penguatan ekonomi Bali berbasiskan kearifan lokal yang adiluhung. Ia menjelaskan, Ekonomi Kerthi Bali menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian adat Bali.
“Disinilah diperlukan peran desa adat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat berdikari secara ekonomi,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur berharap Majelis Desa Adat dapat lebih keras lagi mendorong desa adat dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Saat ini, ASN/Non ASN Pemprov Bali telah ditugaskan turun ke desa dan desa adat dalam rangka membumikan Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali ”Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dan percepatan kebijakan-kebijakan Pemprov Bali.
”Saya harap Majelis Desa Adat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan ikut berperan aktif mendukung dan menyukseskan program ini,” ajaknya.
Selanjutnya, Gubernur juga memohon kepada MDA di semua tingkatan agar melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pangayoman kepada seluruh desa adat di Bali. MDA agar lebih proaktif dan responsif dalam menyikapi berbagai permasalahan, termasuk wicara adat yang muncul di desa adat.
“Saya telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat). Majelis Desa Adat agar mendorong desa adat untuk memanfaatkan Forum Sipandu Beradat, sehingga mampu mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban serta kerawanan sosial di wilayah desa adat.
Saat ini dari 1.493 desa adat, 1.428 diantaranya sudah membentuk Forum Sipandu Beradat. Dengan terbentuknya Forum Sipandu Beradat, ia berharap semua permasalahan di desa adat dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
Sementara itu, Bendesa Agung MDA Bali yang diwakili Panyarikan Agung I Ketut Sumarta menyampaikan, kegiatan ini membahas sejumlah hal penting antara lain pedoman penyusunan awig-awig, pararem dan kode etik penyelesaian masalah adat. (rls)