Gubernur Koster Harap LPD Bisa Menjadi Penggerak Ekonomi Desa

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai satu kewenangan yang dikelola oleh Desa Adat di Bali, harus bisa menjadi penggerak ekonomi desa beserta warganya.

Sebagai lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat, LPD diharapkan bisa terus mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa sehingga menjadi sektor kredibel yang dipercaya warga. Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh keberadaan LPD-LPD di Bali sesuai dengan visi misi pembangunan Bali Nangun Sat Kertih Loka Bali atau membangun manusia dan alam Bali secara keseluruhan. Karena ke depan LPD juga diharapkan mampu mengembangkan UKM-UKM asli Bali serta menaikkan minat masyarakat Bali di bidang kewirausahaan. LPD juga bisa bersinergi dengan desa adat untuk membangun perekonomian yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kita bersatu bangun ekonomi sehingga bisa mengurangi toko jaringan masuk desa,” ucap Gubernur Bali Wayan Koster, saat menjadi keynote speaker pada acara Temu Wirasa Bendesa Adat, Kepala LPD dan Wirausahawan Muda Hindu Bali dengan tajuk “Menyongsong Tahun Baru 2019, Penguatan Sikap Wirausaha Generasi Muda Hindu”, yang dilaksanakan di Gedung Pers Ketut Nadha, Denpasar, Senin (24/12).

Gubernur Bali Wayan Koster membuka Temu Wirasa Bendesa Adat, Kepala LPD dan Wirausahawan Muda Hindu Bali, di Gedung Pers Bali K. Nadha, Denpasar, Senin (24/12).

Secara keseluruhan Gubernur Koster menyatakan, semua lembaga keuangan mikro harus bersinergi baik koperasi, LPD dan lembaga terkait lainnya dibawah pengawasan desa pakraman untuk kepentingan pembangunan ekonomi Bali ke depan. Ia berjanji akan membuat regulasi yang jelas agar desa pakraman bisa menjalankan fungsinya dengan sebaik- baiknya serta mengindari berbagai pelanggaran.

“Saya tidak ingin ada bendesa yang kena OTT karena aturan belum bagus, maka saya ingin ke depan dibuatkan regulasi yang jelas tentang wewenang desa pakraman serta menyangkut dengan lembaga keuangan lainnya,” imbuhnya.

Disamping itu, Gubernur Koster juga mengatakan sedang mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan pengusaha hotel dan restoran untuk menggunakan produk lokal seperti buah, sayur, daging maupun sektor perikanan serta menyediakan makanan khas Bali.

“Ini harus disambut oleh desa pakraman untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat tidak pusing lagi harus jual kemana produk-produk mereka,” tandasnya.

Dalam acara tersebut juga menghadirkan beberapa pembicara antara lain pakar ekonomi sekaligus dosen ekonomi UNUD Prof. Dr. I Wayan Pramantha, anggota DPRD Bali serta mantan Pansus LPD Bali Nyoman Parta, Ketua PHDI Provinsi Bali Prof. Dr I Gusti Ngurah Sudiana, Pimpinan Bali Post Group Satria Naradha, Ketua BKS LPD Prov Bali I Nyoman Cendikiawan serta pengusaha muda Hindu, I Wayan Sastrawan dan I Putu Edy Surdiyana. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *