Jakarta (Penabali.com) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana (PSR), mengatakan penghapusan ketimpangan kesehatan di kawasan Asia-Pasifik harus menjadi prioritas. Selain itu, target pemerataan kesehatan juga perlu aspek keuangan yang memadai.
Menurut Supadma, hak untuk menikmati standar kesehatan telah disebutkan dalam instrumen hak asasi manusia pada level internasional, termasuk Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia.
“Saya harus menggarisbawahi tanpa penduduk dan warga negara yang sehat, kita tidak akan mampu membangun sosial-ekonomi yang lebih maju. Saya percaya upaya mengurangi dan menghapus ketimpangan kesehatan harus menjadi agenda prioritas negara-negara di kawasan Asia-Pasifik,” kata Supadma melalui keterangannya, Selasa (1/11/2022).
Target pemerataan kesehatan seperti yang ditetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 memang membutuhkan sumber daya yang kuat termasuk dari aspek keuangan yang memadai.
“Meskipun demikian, Covid-19 telah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa parlemen harus memiliki kemauan politik dan komitmen yang kuat dalam mengatasi berbagai hambatan kesehatan,” jelas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Bali ini.
Di tingkat nasional, Anggota Fraksi Demokrat ini percaya bahwa harus lebih intens memobilisasi sumber daya yang tersedia secara maksimal untuk mencapai pemerataan kesehatan di negara masing-masing.
Di sisi lain, lanjut dia, setiap negara memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda dalam meningkatkan sistem kesehatannya, termasuk infrastruktur, pendanaan, hingga sumber daya manusia. Tentunya, kondisi tersebut dapat mempengaruhi akses individu ke layanan kesehatan primer.
“Untuk itu, kita harus memperkuat kerja sama di kawasan Asia-Pasifik, termasuk dalam hal perdagangan, investasi serta peningkatan kapasitas di bidang kesehatan,” jelas politisi asal Desa Peliatan, Ubud ini.
Apalagi, kata Supadma, Indonesia akan terus mengadvokasi implementasi Financial Intermediary Fund atau Dana Perantara Keuangan (FIF) global, yaitu berupa mekanisme pembiayaan multilateral yang didedikasikan dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk kesiapsiagaan, pencegahan dan responsivitas (PPR) pandemi.
“Dalam mendukung penanggulangan penyakit atau upaya pencegahan penyakit di Indonesia, Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga telah dilaksanakan sejak lama. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” ucapnya.
Dalam meningkatkan sistem kesehatan, Putu menjelaskan Indonesia terus berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan yang komprehensif melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan manfaat kesehatan bagi semua warga negara, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan.
“Hingga saat ini, perlindungan ini telah mencapai lebih dari 226 juta peserta atau 84 persen dari total penduduk Indonesia,” tutup Ketua Asosiasi Museum Indonesia ini. (rls)